GUBERNUR Jatim Soekarwo dinilai tidak serius dalam memperbaiki kerusakan jalan yang menjadi jalan penghubung antarkabupaten/kota. Ketidakseriusan itu dapat dilihat dari data pemetaan jalan, baik yang rusak maupun yang masih bagus. Termasuk alokasi anggaran yang diplot dalam APBD nilainya sangat minim.
Akibatnya, yang terjadi setiap tahunnya ada penurunan kualitas jalan sebesar 2 persen. Anggota Komisi D DPRD Jatim Agoes Salim menegaskan, selama ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim tidak memiliki data kerusakan jalan yang akurat sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukanperbaikan.
‘’Seharusnya, dinas tersebut menyajikan data kerusakan jalan yang memuat lokasi, tingkat kerusakan, panjang jalan, dan rincian biaya perbaikannya. Dengan begitu, kami di legislatif bisa menyetujui alokasi dana perbaikan jalan sesuai rencana prioritas,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu, kemarin.
Ditambahkan, Dinas PU Bina Marga selama ini hanya memberikan data global kerusakan jalan kelas provinsi di Jatim panjangnya sekitar 2.000 kilometer. Sementara, dana yang dialokasikan dalam APBD Jatim Tahun 2011 untuk perbaikan jalan sekitar Rp 250 miliar. Menurut Agoes, angka itu jauh dari kebutuhan biaya perbaikan jalan yang diperkirakan Rp 750 miliar. Dengan begitu, dana perbaikan jalan yang dialokasikan dalam APBD Jatim itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dana kesehatan yang mencapai Rp 1 triliun.
“Padahal perbaikan infrastruktur ini juga bagian dari program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan penanggulangan pengangguran,” katanya dengan nada penuh tanya. Anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan juga mengaku prihatin dengan rendahnya alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur di Jatim itu. “Bahkan, sampai saat ini kami tidak tahu kejelasan pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) seperti apa?”
kata politisi PKS itu. (rou) (Radar, 25 Agustus 2011)
