DPRD Jatim terus aktif menggunakan hak inisiatifnya untuk memproduk paraturan daerah (perda). Setelah mengajukan rancangan perda (raperda) tentang BUMD, raperda tentang bantuan hukum masyarakat. miskin, dan lainnya, kini satu lagi raperda inisiatif diajukan menjadi perda untuk dilaksanakan eksekutif. Yakni, raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembahasan raperda ini sudah memasuki tahap pandangan umum (PU) fraksi-fraksi. Semua fraksi di dewan menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap raperda yang akan dijadikan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan olah raga di Jatim ini. Juru bicara F-PAN DPRD Jatim Ahraad Basuki Babussalam menganggap bahwa pengajuan raperda ini sangat strategis. “Bukan saja karena pertimbangan terhadap kondisi terkini yang tengah terjadi di tengah masyarakat olah raga. Tapi lebih dari itu, yakni adanya potensi, peluang, dan tantangan bersama yang sangat luar biasa,” kata Basuki.

Dikatakan, sektor olah raga dalam kehidupan bangsa-bangsa yang moderen telah terbukti mampu menjadi instrumen fundamental bagi akselerasi pembangunan bangsa. Menurut dia, sektor olah raga bukan hanya menjadi fungsi untuk memajukan human dignity dan human rights, tapi juga memiliki ‘ fungsi memajukan keaehatan. Selain itu juga memiliki fungsi memajukan profesi, profesionalisme, karir dan promosi status sosial. Fungsi lain ada lah memajukan kehidupan ekonomi daerah, bangsa. dan negara. “Yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi integrasi dan solidaritas,” tutur dia.

Memperhatikan berbagai fungsi itu, kata dia, makan sangat tepat jika olahraga diposisikan sekaligus sebagai instrumen mendasar bagi pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, pihaknya minta sama semua pihak agar Raperda ininjuga memberikan perhatian yang seimbang pada kelompok sasaran bagi kalangan masyarkat yang termasuk kategori difable. ”

Sementara itu, juru bicara FraksiPartai Demokrat (F-PD) DPRD Jatim Nur Muhyidin menambahkan secara teknis yuridis melihat raperda ini masih butuh perbaikan-perbaikan substansial dan redaksional terkait muatan materinya yang terkesan replikasi dari berbagai ketentuan hukum nasional. Namun begitu, lanjut mantan ketua Badko HMI Jatim ini. secara aksiologis raperda ini harus diapresiasi sebagai niatan dasar pijakan hukum keolahragaan daerah. “Pengajuan raperda ini sesungguhnya menjadi penting dan telah mengingatkan kita semua mengenai kehendak untuk mempertahankan prestasi olah raga Jatim,” kata dia. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa
secara futuristik kehadiran raperda ini merupakan bentuk kesiapan Jatim datam memperbaiki penyelenggaraan keolahragaan, baik sebagai pendidikan, rekreasi atau prestasi secara yuridis. “Karena itu, penjabaran prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan dalam keseluruhan naskah raperda perlu dilakukan karena kami melihat masih belum tampak,” saran dia.

Hal sama juga disampaikan F-PKB DPRD Jatim. Melalui juru bicaranya Ahmad Nawardi. F-PKB melihat bahwa membangun Jatim melalui olah raga pada hakikatnya merupakan langkah amat strategis dalam rangkah membentuk manusia seutuhnya.
Dalam pespektif ini, kata dia, olahraga merupakan wahana efektif guna membangun seluruh potensi manusia agar menjadi individu yang terdidik dan terbina seeara optimal, baik fisik, mental, dan sosial, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Guna mewujudkan itu, pihaknya menyarankan agar layanan berolahraga perlu diberikan seeara bermutu dan berkeadilan. Dikatakan. setiap warga berhak memperoleh layanan berolahraga, terraasuk pendidikan jasmani, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. “Karena itu, fraksi kami mendukung sekali atas usulan raperda keolahragaan ini,” tutur dia.

Juru bicara FPKS Irwan Setiawan menambahkan bahwa fraksinya sangat perhatian dengan program peningkatan prestasi olah raga di Jatim. Oleh karanya, lanjut Irwan, dukungan untuk itu harus terumuskan dalam bentuk kebijakan politik dan kebijakan anggaran yang jelas. Dikatakan. kebijakan politik akan mengarahkan bentuk pembinaan dan perawatan potensi olah raga Jatim dalam kelembagaan dan program yang jelas. “Dalam kebijakan anggaran, perlu dicarikan jalan keluar atas keterbatasan KONI sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi olah raga ini” tutur Irwan. (rou/het)

Sumber : Radar Surabaya- 22 April 2012

Artikel Terkait

• Tekan Eksploitasi Air Tanah, Dewan Keluarkan Raperda
• Urgensi Raperda Pengelolaan Air Tanah

Seiring lambatnya progres pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur, sejumlah pihak mengkhawatirkan  biaya proyek semakin membengkak. Berkaca dengan penyediaan dana yang terbatas, tanpa terobosan, diperkirakan proyek JLS baru selesai 30 tahun mendatang. Hal ini diungkapkan anggota komisi D DPRD Jatimyang membidangi perhubungan, Irwan Setiawan, di, Surabaya, baru-baru ini.

‘Dari perhitungan awal 3,3 triliun rupiah, telah membengkak menjadi 7,7 triliun rupiah. Kalau alokasi yang mengalir tetap seperti sekarang, 200 miliar rupiah dari pusat dan pemprov 40 miliar rupiah setiap tahun, diperlukan waktu 30 tahun untuk mencukupinya. Dengan asumsi tidak ada kenaikan, padahal dengan rentang waktu selama itu tidak mungkin,” ujar Irwan.
la memaparkan, apabila teras berjalan dengan progress seperti sekarang, pada tahun 2021 dana yang dibutuhkan untuk membangun ILS akan bertambah menjadi sekitar 15 triliun rupiah. “Bahkan, bisa mencapai 30 triliun rupiah pada 2031. Hal ini sebagaimana estimasi kenaikan dana selama 10 tahun (2002-2012) yang mencapai dua kali lipat,” katanya.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu menempatkan JLS sebagai proyek prioritas jika menginginkan Jatim berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat harus mempunyai skema pembiayaan yang lebih jelas dan perliatian serius terkait pelaksanaan proyek-proyek yang sudah direncanakan.

“Bahkan, menjadi ironis ketika pada 2007, APBN tidak mengalokasikan dana sama sekali untuk JLS. Mungkin mereka fokus di Kawasan Indonesia Timur sesuai MP3I, tapi Jatim sebagai gerbangnya tentu harus diperhatikan. Dengan alokasi anggaran yang linier hingga tahun 2011 ini, akan sangat sulit JLS bisa selesai cepat. Oleh karena itu, pusat harus berkomitmen mengalokasikan anggaran lebih besar lagi,”

Kabid Pemeliharaan falan Dinas PU Bina Marga Jatlm, Made Sukarta, menuturkan realisasi pembebasan lahan untuk JLS di kawasan hutan, lahan perkebunan, dan lahan penduduk hingga ukhir 2011 telah mencapai 313,71 kilometer.

Menurut Made, dua alternatif dalam proses percepatan penyelesaian ILS dapat djJakiikan, yakni altemadf Pacitan-Sendangbiru sepanjang 316,20 kilometer yang penuntasan sarnpai tahap aspal membutuhkan dana 1.11 trillun rupiah. Kedua, alternatif  Blitar-Jember sepanjang 292,54 kilometer yang membutuhkan biaya 2,35 rriliun rupiah hingga pengaspalan. ”Altematif pertama memerlukan alokasi APBN dan APBD 223,4 miliar rupiah per tahun dan 470,6 miliar rupiah setiap tahun untuk altematif berikutnya. Jika dua alternatif ini bisa disetujui pusat, kami yakin dalam lima tahun ke depan bisa selesai, ” tegasnya.

Sementara itu Gubernur  Soekarwo, mengatakan kendala utama dalam pembangunan, yakni kerelaan warga melepas lahannya. Ia mencontohkan, seperti vang terjadi di Pacitan, tinggal 7 KK saja yang belum setuju melepas lahannya. Jadi, pemerintah telah menyiapkan anggarannya, sedangkan yang ditakutkan sudah dikucurkan, tapi tidak bisa terserap.”  Jadi, sebenarnya ini karena pilihan kita sendiri yang membuat sulit melanjutkan (proyek ILS},” tutumya.

Soekarwo berharap, UU Nomor 11/ 2011 tentang penyediaan lahan bagi infrastruktur yang baru disahkan, dapat menjadi solusi mandegnya proyek ILS.
• SB/E-12

Sumber : Koran Jakarta – 9 April 2012

Artikel Terkait

• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar
• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
• Dewan Deadline Kinerja BPWS

SURABAYA – Sejumlah anggota DPRD Jawa timur mengaku kaget setelah mendengar kabar bahwa rumah susun sewa di Gunungsari disalahgunakan bukan unluk kepentingan warga tak mampu. Melainkan disewakan kepada para PNS yang sudah memiliki jatah perumahan murah. Irwan Setiawan, Anggola Komisi D DPRD Jatim mengatakan kekecewaanya terhadap kebijakan uang dikeluarkan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim pimpinan Gentur Prihantono. Menurutnya, kebijakan memberikan kesempatan kepada PNS dan tidak mengutamakan warga tak mampu korban gusuran stren kali adalah tidak pas. “Itu sudah nggak bener, kami minta agar dikembalikan ke peruntukan awal, yakni untuk eks penghuni stren kali,” kata Irwan, kemarin.

Komisi D, kata Irwan dalam waktu dekat ini akan memanggil Gentur Prihantono Cs dalam rangka meminta penjelasan terkait kebijakan yang menyalahi tujuan awal dibangunnya rusunawa Gunungsari itu. “Kami akan minta penjelasan kepala dinas terkait kondisi rusunawa gunungsari baik dari penghuni dan kondisi fisik yang juga dikeluhkan banyak yang bocor,” jelas Irwan. Disinggung kapan akan memanggil Gentur, Irwan mengatakan dalam minggu ini. “Secepatnya, kita segera susun jadwal dengan pimpinan komisi,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Jatim melakukan penyimpangan penggunaan rusunawa Gunungsari. Rusun yang dibangun dari dana APBN dan APBD Jatim senilai Rp 34.844.580.000 itu seharusnya diperuntukkan untuk warga eks gusuran stren kali Jagir Wonokrorno. Atau warga yang tidak mampu, namun disalahgunakan dengan menyewakan ke pegawai negeri sipil (PNS). Ditemukan lagi beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tinggal disana. “Saya dari dulu ingin menyewa rusun belum disetujui, tapi kalau PNS langsung cepat bisa dapat kamar,” ujar Sundari, warga stren kali gunungsari.

Perijinan boleh masuknya PNS menghuni rusunawa Gunungsari itu ternyata dicetus dari kebijakan yang dikeluarkan Gentur Prihantono Kadis PU Cipla Karya dan Tata Ruang Jatim. Gentur mengungkapkan, masuknya PNS sebagai penghuni rusunawa Gunungsari bukan merupakan penyalahgunaan. Karena selain korban gusuran stren kali jagir, rusunawa tersebut juga boleh ditinggali masyarakat yang belum memiliki rumah dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. “Sah-sah saja masyarakat umum tinggal disana termasuk PNS yang masuk dalam golongan rendah misalnya gol II A,” kata Gentur.

Awalnya, ungkap Gentur, rusunawa Gunungsari yang kualitasnya baik memang untuk anlisipasi korban gusuran stren kali Jagir, tapi belakangan rusunawa tersebut boleh ditinggali warga umum. “Yang penting memenuhi persyaratan untuk bisa tinggal di rusunawa,” paparnya. Alasannya, rusunawa adalah tempat tinggal sementara, sebelum punya rumah permanen. ”Hal ini karena rusunawa bukanlah hak mil.ik,” tegas dia.

Berdasarkan catatan, diketahui saat ini sebagian kamar yang sudah disewa tidak dilerapati. Selain itu, dari sekitar 268 unit kamar, sebanyak 30 persennya masih kosong dan belum berpenghuni, “Karena 15 KK dari total 385 KK korban gusuran stren kali yang belum menghuni rusunawa. Padahal, mereka sudah diberi tahu saat rusunawa akan dibuka. Tapi tampaknya tidak ada respon,” ungkap Gentur lagi.

Sumber : 31 Januari 2012

Artikel Lainnya

• PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PEMAKAIAN TANAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
• Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung: Noda di Tanah Kas Desa
• Pansus Raperda RTRW Akan Dibahas Enam Bulan
• PKS Dukung Transportasi Massal BRT
• PKS Kawal Kesejahteraan Guru

Dibandingkan jalan pantai utara (Pantura),  jalan di jalur lintas selatan (JLS) Jawa Timur jauh tertinggal. Karena seretnya pengucuran dana, sebagian ruas jalan di JLS kini berubah menjadi semak-belukar.

ENTAH mengapa ada dikotomi: utara-selatan. Negara-negara utara dikenal sebagai negara maju, sementara negara-negara selatan (dunia ketiga) termasuk negara berkembang dan tertinggal. Dikotomi itu juga membelah Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Contoh paling gamblang, betapa infrastruktur jalan-jembatan di jalan Pantura jauh lebih memadai dibandingkan jalur pantai selatan (Pansel).

Komitmen pemerintah pusat, juga propinsi untuk mengangkat wilayah selatan Jawa Timur pun dipertanyakan. “Ketika pemerintah membangun JLS pada 2002 silam, saat itu kami bermimpi bisa naik bus dari Banyuwangi atau dari Pacitan, turun di depan rumah,” ujar Ichsan Arguanto (82), warga Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Selasa (17/4) pagi tadi.
Veteran 45 yang kini bertani tebu dan buah naga itu berharap, di usia senjanya bisa menyaksikan”rejone jaman” (kemajuan jaman). “Akankah saya bisa menyaksikan jalan di depan rumah ini diaspal?” ujarnya.Impian serupa terbersit di benak Hasan, petani bunga di Wotgalih yang kemudian beralih budidaya ikan. Ratusan petani bunga kaniboja, agloenema, dan anthurium gulling tikar ketika aneka bunga yang dulu dipuja-puja itu kemudian tak laku di pasaran. “Belum sempat saya membuka kebun bunga di pinggir JLS, bunga keburu jeblok. JLS pun kini berubah menjadi semak belukar,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan, JLS yang dibangun sejak 2002 silam dan telah menghabiskan dana sekitar Rp 7,5 triliun mangkrak. Jalan sepanjang 634.11 kilometer (Km) dari Banyuwangi-Pacitan itu penggarapannya terlihat sporadis. Di belahan Jember dan Lumajang pun kondisinya berbeda. Pemisahnya jembatan di Kali Bondoyudo, yang membelah wilayah Jember dan Lumajang. Di sisi Jember, JLS sepanjang sekitar 5 Km antara Desa Tempuran, Kecamatan Jombang Desa Paseban, Kecamatan Kencong sudah beraspal hotmix mulus. Meski hanya 5 Km, menunjukkan jalan di tepi pantai selatan itu patut menyandang status jalan nasional.

Memang akhir-akhir ini “kegagahan” seruas JLS itu digerogoti abrasi dari air laut. Punggung bukit pasir yang menyokong JLS longsor, sehingga mengancam badan jalan beraspal di atasnya. Puluhan pekerja dibantu sebuahbego (back hoe) sejak beberapa bulan lalu membuat dinding penahan dari batu gronjong. Dari badan jalan tersebut, deburan ombak di Samudera Indonesia tampak jelas dan terdengar bergemuruh suaranya.

Masih di sisi Jember, badan aspal dari Tempuran itu “berhenti” di Paseban. Paseban ke timur masih berupa jalan makadam. Sementara itu di sisi Lumajang, hanya sekitar 500 meter JLS yang beraspal. Itu pun merupakan badan aspal yang menyambung langsung ke Jembatan Bondoyudo. Setelah “ekor” jembatan itu, JLS ke arah barat berupa jalan makadam. Di kanan-kiri jalan makadam itu tumbuh semak-belukar setinggi 2-3 meter. “Kalau menggembala kambing enak, tinggal dilepaskan di JLS dijamin kenyang,” ujar Muhammad, remaja penggembala kambing.

Di belahan barat sejak di Kecamatan Pasirian, Lumajng perpanjangan JLS terkendala lahan Perhutani. Kondisi lereng Semeru dengan kontur naik-turun dipastikan bakal memperlambat penyelesaian JLS ruas Lumajang-Malang. Belum lagi jalur maut menuju Pacitan, bakal semakin menguras dana dan waktu penggaran proyek JLS.
Seperti diberitakan Surabaya Post, Minggu (8/4) lalu, pemerintah dinilai tidak serius dalam menyelesaikan JLS. Dana APBN pun baru dikucurkan 10% untuk proyek JLS.
Megaproyekyang digelindingkan sejak 2002 silam dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 7,5 triliun itu belum mampu menyelesaikan separo (50%) proyek JLS dari Banyuwangi-Pacitan. Padahal dulu, proyek JLS itu ditargetkan selesai pada 2014.

“Molornya penyelesaian JLS berisiko terjadi pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun,” ujar Irwan Setiawan, anggota Komisi D DPRD Jatim. Sisi lain, kucuran anggaran setiap tahun dari pemerintah pusat, tidak sesuai dengan dengan target anggaran. Dikatakan penyelesaian JLS sangat lambat. “Pengaspalan baru 12%, badan jalan baru diselesaikan 52%, jembatan 32%, alo-kasi dana baru 14%,” ujarnya.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634,11 km. Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 m2. Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Sumber : Surabaya Post – 20 April 2012

Artikel Terkait

• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses

PADA waktu lalu, tepatnya pada 30 Maret hingga 5 April, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan reses I tahun 2012. Sesuai Tatib DPRD, masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun. Masa reses dipergunakan oleh untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Pada masa reses ini, masing-masing anggota DPRD diwajibkan bertemu 500 orang konstituennya baik dari kalangan tokoh maupun kelompok masyarakat. Di antaranya konstituen perempuan, pendidikan, petani, serta tokoh masyarakat.

Perempuan adalah elemen penting dalam menyuk-seskan pembangunan, oleh karenanya pemerintah melalui APBD memberi perhatian besar kepada segmen perempuan dengan mengalokasikan anggaran untuk koperasi wanita. Sedangkan sektor pendidikan juga mendapat perhatian besar, mengingat amanat UU agar pemerintah mengalokasikan 20% APBD-nya. Persoalannya terkadang ketika bertemu dengan masyarakat begitu banyak yang mereka sampaikan baik berupa keluhan maupun usulan atau aspirasi.

ASPIRASI MASYARAKAT DAN TEMUAN

Dalam setiap reses, persoalan yang selalu menjadi aspirasi dari masyarakat adalah kondisi infrastruktur jalan. Pada reses kemarin, beberapa temuan di antaranya:
1. Keberadaan waduk milik provinsi di Desa Ketoan, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Masyarakat meng-harapkan agar waduk ini bisa digunakan untuk tiga desa. Namun     faktanya hingga sekarang masih belum ada penanganan.

2. Pembangunan jalan menuju kawasan segitiga emas. Perhatian masyarakat terhadap kawasan itu sangat besar, sehingga mereka menanyakan kapan jalan diperbaiki pemerintah.

3. Banyak usulan terkait dengan jalan saluran lingkungan dan jalan usaha tani.

4. Pembangunan pelabuhan rakyat Pantai Boom Banyuwangi yang sampai sekarang belum bisa digunakan secara optimal. Hingga saat, ini1 sudah 70-an miliar APBD yang dialokasikan untuk pembangunan.

5. Persoalan sanitasi juga menjadi aspirasi dari masyarakat. Masih banyak yang membutuhkan air bersih dan MCK (Mandi Cuci Ka-kus). Sayangnya ada beberapa sumur bor seperti di Desa Banyeman, Situbondo yang sudah rusak 3 tahun masih belum diperbaiki.

6. Para ibu sangat berharap ada pendampingan untuk program seperti koperasi wanita. Agar dana yang mereka kelola bisa lebih optimal.

ARTIKULASI KEPENTINGAN MASYARAKAT

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tentunya dituntut mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, proses selanjutnya setelah masa reses ini adalah melaporkan seluruh aspirasi masyarakat kepada rapat paripurna untuk kemudian ditetapkan sebagai suatu keputusan resmi dan disampaikan ke Pemprov Jatim untuk dapat ditindaklanjuti. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, menyebabkan tidak semua harapan masyarakat dapat dipenuhi. Namun setidaknya masyarakat mendapatkan saluran untuk menyampaikan tentang persoalan pembangunan di daerahnya tidak hanya melalui forum musrenbang desa, tetapi juga wakilnya yang dulu dipilihnya melalui pemilu. Yang paling penting, komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya tetap terus terjalin tidak hanya pada saat pemilu” sehingga selaku wakil rakyat dapat dengan gamblang mengetahui problem yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, di seluruh sektor.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui tentang prioritas program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk turut serta mensukseskan program pembangunan, salah satunya dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Bagaimanapun, menjadi tugas anggota dewan untuk dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang salah satunya melalui kegiatan reses. Yang terpenting juga, betapa sesungguhnya pemerintah masih mempunyai setumpuk pekerjaan rumah untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Secara konkrit bagaimana agar Indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan di daerah dapil 3 bisa lebih ditingkatkan lagi kedepan. sehingga bisa diatas rata-rata propinsi. Sudah saatnya, pemerintah memperhatikan pembangunan didaerah sehingga bisa mentas dari kondisi merah.

Sumber : Radar Surabaya – 18 April 2012

Artikel Terkait

• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Dewan Deadline Kinerja BPWS
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• Pusat Diminta Serius Tangani JLS

Minimnya hasil produksi hasil petanian diduga karena selama ini banyak petani yang kurang mendapatkan pendampingan terkait. Akibatnya, banyak petani yang bercocok tanam ala kadarnya. Kondisi itu diungkapkan anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan (dapil) tiga, yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, Irwan Setiawan. Dalm kunjungan ke Banyuwangi saat reses belum lama ini, Irwan mengaku berkeliling di wilayah Dapilnya selama beberapa hari. Nah, saat bertemu dengan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan), ternyata banyak yang mengeluhkan minimnya pendampingan dari pihak terkait. 

Tak pelak, selama ini banyak petani yang melakukan aktivitas pertaniannya, dengan ala kadarnya. ” Artinya mereka mengolah lahan dan bercocok tanam secara alamiah sesuai apa yang mereka tahu,” ungkap politisi PKS tersebut kepada RaBa. Akibat minimnya pendapingan, akibatnya banyak petani yang merasa kesulitan ketika harus menghadapi serangan hama. Bahkan cara mengolah lahan agar kesuburannya terjaga, juga mereka lakukan sendiri tanpa pendampingan. “Akibatnya apa? Banyak keluhan di kalangan petani ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini,” bebernya.

Keluhan lainnya, lanjut Irwan, para petani meminta pemerintah serius mensosialisasikan teknologi di bidang pertanian. ” Sehingga petani bisa meningkatkan produksi hasil pertaniannya.” cetusnya.

Sumber : Radar Banyuwangi – 9 Januari 2012

Artikel Lainnya

• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses
• Bersama Tokoh
• PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT
• PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
• Foto Reses I Tahun 2011, Banyuwangi

Hampir 1o tahun pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) belum tuntas juga. Bahkan saat ini mega proyek itu terancam mangkrak karena terkendala anggaran. Beberapa ruas yang telah berhasil digarap malah mulai mengalami kerusakan, seperti di titik Trenggalek-Pacitan, dimana saat musim hujan terjadi longsor dan menutup akses jalan.

Artikel Lainnya

• Tekan Eksploitasi Air Tanah, Dewan Keluarkan Raperda
• Semangat Kang Irwan
• DPRD Minta Dana Kecelakaan Ditambah
• 30 Persen Jalan Provinsi Rusak Berat
• Kunjungan Komisi D: Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Boom

Sudan menjadi rahasia umum jika selama ini jembatan timbang merupakan salah satu sarang korupsi. Untuk menghapus citra ini, Pemprov Jatim menjadikan Jembatan Timbang sebagai pilot project zona integritas. Nantinya Pemprov melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan melakukan pengawasan ketat kepada setiap personel yang bertugas di 20 titik jembatan timbang di seluruh Jawa Timur. Selain itu,Dishub memberikan ruang pengaduan bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan ulah oknum Dishub di lapangan. Selain jembatan timbang, Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) juga menjadi pilot project zona integritas.

“Dua pelayanan itu sering mendapat sorotan negatif lantaran dianggap sebagai tempat pungutan liar. Untuk itu kami pilih menjadi pilot project penerapan zona integritas,” ujar Sekdaprov Jatim Rasiyo, kemarin. Dia menjelaskan banyaknya kendaraan mengangkut beban di luar batas tonase sering membuka peluang terjadinya pungutan liar. Pengguna kendaraan tak ingin repot sehingga bersedia memberikan sejumlah uang agar tetap bisa lolos berkendara. Di sisi lain petugas di lapangan enggan menurunkan kelebihan tonase muatan.

“Selain itu harus menyediakan lahan penampungan barang, serta kemungkinan bisa menyebabkan kemacetan. Sehingga yang terjadi selama ini lebih pada penerapan denda yang di dalamnya sarat dengan unsur pungli,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur ini. Sedangkan untuk P2T sendiri dianggap sebagai sentra pelayanan publik. Banyak masyarakat juga beranggapan kalau pelayanan publik ini sering menjadi ajang pungli petugas. Masyarakat karena memang membutuhkan legalitas mau tidak mau harus memenuhi permintaan petugas di lapangan. Dengan dijadikan sebagai pilot project ini diharapkan akan akan ada perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabilitas. Rasiyo menyebut akan menerapkan sistem dengan teknologi informasi yang menjamin transparansi dan meminimalkan permainan di “bawah meja”. “Untuk proses pengadaan barang dan jasa sistem ini telah dimulai. Kini masyarakat bisa memantau setiap saat melalui website yang disediakan,” katanya.

Selain pada Jembatan timbang dan P2T, Rasiyo juga mengajak pada seluruh pejabat agar lebih memahami dasar pelaksanaan zona integritas. Dengan adanya pemahaman tersebut, kedepan diharapkan akan bisa mengatasi masalah korupsi di lingkungan Pemprov Jatim.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan meminta agar Dishub konsisten mengupayakan sistem komputerisasi jembatan timbang termasuk pengadaan CCTV yang terhubung ke kantor Dishub di Surabaya. Sehingga kegiatan dijembatan timbang dapat langsung terpantau. Dengan sistem ini Dishub mendapatkan keuntungan hingga Rp40%.

“Kelebihan tonase kendaraan membuat usia jalan berkurang dari seharusnya, biaya yang dikeluarkan pemerintah juga akan lebih banyak untuk perbaikan tersebut,” tegasnya. • lutfiyuhandi

Sumber : Seputar indonesi, 27 Desember 2011

Artikel Lainnya

• Pembentukan BUMD Kepelabuhan Harga Mati
• DPRD Jatim Bentuk Pansus
• PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGENDALIAN HUTAN PRODUKSI DI PROPINSI JAWA TIMUR
• 2015, Pemprop Target 6 Jalan Tol Rampung
• PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADAWILAYAH SUNGAI DI PROPINSI JAWA TIMUR

Lambannya kinerja Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dalam melakukan percepatan pembangunan di sekitar kaki jembatan Suramadu, membuat DPRD Jatim , geram. Karenanya, beberapa waktu lalu dengan ditemui Sekjen Kementrian PU, Agus Widjanarko, Komisi D DPRD Jatim mendesak pemerintah pusat agar turun tangan merealisasikan janjinya ini. Selain akan memberikan deadline terhadap kinerja BPWS yang dianggap lamban dan tidak konsisten Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan sesuai Pilpres 27/2008 tugas BPWS sangat jelas mengembangkan wilayah di sekitar jembatan Suramadu dengan harapan untuk menarik investasi ke wilayah Madura. Tapi kenyataannya, kinerja BPWS hingga saat ini terkesan stagnan. Selain itu, BPWS tidak memifiki visi dalam mengeiola pembangunan di Madura.

Karena itu, dalam waktu dekat ini Komisi D DPRD Jatim berencana akan memanggil BPWS dan Pemprov Jatim. “Dari pertemuan ini kami berharap semuanya jelas, bahkan tak menutup kemungkinan kami akan memberikan deadline. Termasuk soal lambannya kinerja BPWS. Mengingat Kementrian PU sudah mencairkan anggaran untuk mereka, tetapi mengapa mereka tidak bekerja sangat iamban. Padahal di satu sisi keberadaan BPLS yang kedudukannya sama dengan BPWS kinerja cukup baik dan iebih proaktif/’tegas politisi asal PKS ini.

Bagaimana jika setelah pemanggilan ini, BPWS tetap tidak memerankan fungsinya?. Dijelaskannya, tidak menutup kemungkinan dewan akan mendesak Kementrian PU untuk dibubarkan saja. Pasalnya, saat ini kedua wilayah yaitu Surabaya dan Madura terus menunggu action yang dilakukan BPWS. Apalagit amanah Presiden sudah jelas jika kewajrban BPWS meiakukan sinkronisasi rencana induk departemen seperti Perindustrian, Pekerjaan Umum, dan Perhubungan dengan rencana provinsi dan lima kabupaten/kota. Terutama dalam pengembangan percepatan kawasan Suramadu.

“BPWS memang hanyalan sebagai koordinator dan fasiliator. Tetapi kita lihat hari ini bergerak lambat dan tidak terlihat nyata,” lanjutnya. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Mahdi mengungkapkan Pemprov Jatim sekarang ini tidak boleh tmggal diam. Sudah saatnya gubenur menagih janji ke pusat terkait posisi BPWS. Pasalnya, dengan ditelantarkannya jembatan Suramadu yang nilainya Rp4,5 triliun yang mencapai dua tahun lamanya, sangat merugikan sistem investasi di Jatim. Padahal keinginan awal pendirian jembatan Suramadu adaiah meningkatkan perekonomian di Jatim sekaligus membuka peluang investasi di Pulau Madura.

“Tapi apa nyatanya, hingga dua tahun ini tak ada tanda-tanda pemanfaatan kawasan disekitar jembatan Suramadu. Sebaliknya, yang terjadi adaiah konflik di  intern petinggi BPWS. Dan kalau ini dibiarkan jelas Jatim yang dirugikan. Untuk itu saya mendukung BPWS dibubarkan saja,”tegas politikus asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ditambahkannya, saat ini kondisi kawasan disekitar jembatan Suramadu terkesan kumuh. Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) terus memenuhi kaki jembatan Suramadu sehingga membuat investor enggan menan-amkan investasinya di Madura. Sementara Pemprov Jatim yang berkeinginan untuk menumbuhkan tingkat perekonomian di Pulau Garam ini terpaksa tidak dapat terealisasi, karena terganjal dengan BPWS.

Anggota Komisi D dari Partai Amanah Nasional (PAN), Agus Maimun mengakui uniuk membubarkan BPWS tidak semudah membalik tangan. Karena untuk membubarkan BPWS harus mengubah Peraturan Presiden (Perpres). Sebaiiknya, dia mendorong agar pusat memberikan otoritas penuh, baik terkait kinerja maupun anggaran kepada BPWS. “Saya melihat BPWS saat ini tidak diberi kewenangan penuh untuk menentukan sikap. Akibatnya, kinerja mereia tak dapat maksimal/ tegas Agus yang dikonfirmasi lewat telepon genggamnya.

Apalagi, Pemprov Jatim selama ini telah berupaya menjadikan jembatan Suramadu sebagai ikon di Jatim dengan mengalokasikan anggaran untuk merelokasi PKL sebesar Rp20 miliar lewat APBD Jatim. Tapi kenyataannya, justru kondisi kawasan jembatan Suramadu semakin hari semakin memprihatinkan. “Ingat, untuk membangun jembatan Suramadu dibutuhkan dana sekitar Rp4,5 triliun. (itu belum termasuk merelokasi PKL yang diambitkan dari APBD sebesarRp20 miliar. Kalau ini terus dibiarkan tanpa ada penanganan secepatnya dari pusat, dipastikan jembatan Suramadu hanya menjadi monumen,”tegasnya. Orang nomor satu di Pemkab Bangkalan, Fuad Amin menegaskan bahwa dirinya dan tiga bupati di Madura tetap mendukung perpres No 27 tahun 2008. “Pada prinsipnya, empat bupati di Madura ini mendukung Perpres No 27 tahun
2008. Sementara kinerjanya yang kami pertanyakan,” terang Ra Fuad panggilan akrab Fuad Amin .
Bukti bahwa empat bupati di Madura itu mendukung keberadaan Perpres itu, empat bupati dan satu wali kota telah berkirim surat kepada Presiden Rl, agar dilibatkan dalam pernbangunan wilayah Suramadu dengan dijadikan sebagai dewan pengarah. “Surat usulan itu sudah kami kirimkan pada tanggal 16 Juli tahun 2009. namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya,” imbuh Ra Fuad.

Oleh sebab itu agar pembangunan wilayah Suramadu ini berjalan, dirinya mengharapkan agar kinerjanya BPWS jelas baik kepada pemkab Bangkalan maupun kepada masyarakat. “Sampai sekarang saya itu tidak tahu rencana-rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh BPWS,” katanya. Disamping itu, para personel yang ada di BPWS itu harus mengerti kultur dan kearifan lokal masyrakat Bangkalan. “Selama orang-orang yang bekerja di BPWS ini tidak paham akan kearifan lokal, saya pesimistis pembangunan di wilayah Suramadu itu akan berjalan,” pungkas Ra Fuad.. cty

Sumber : Bhirawa – 27 Desember 2011

Artikel Terkait

• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS

Hasil kunjungan sejumlah anggota DPRD Jatim ke dapil konstituennnya selama reses pekan kemarin menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pemprov Jatim masih banyak. Irwan Setiawan misalnya. Politikus PKS yang berasal dari Dapil 3 (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) tersebut mengungkapkan bahwa infrastruktur di kawasan itu masih kedodoran. “Ini ironis, mengingat kawasan tersebut merupakan pintu gerbang menuju Bali,” kata pria yang juga sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut. Dalam masa reses pertama tahun 2012 yang lalu (30 Maret – 5 April red) Irwan mengunjungi dapil konstituennya dan bertemu dengan sejumlah elemen. Mulai dari perempuan, pendidikan, petani hingga tokoh masyarakat. Faktanya masih banyak yang terabaikan dalam komponen tersebut. Namun, yang paling banyak dikeluhkan adalah elemen jalan.

“Semua komponen masyarakat selalu mengeluhkan. Jalan baru diperbaiki, tidak lebih dari 2 bulan kemudian rusak,” paparnya. Selain itu infrastruktur yang tergarap pun terkesan dibiarkan. Misalnya waduk milik provinsi di Desa Ketoan, Arjasa, Situbondo. Sebelumnya waduk tersebut direncanakan bisa berfungsi untuk kepentingan 3 desa. Faktanya satu desa saja pun belum maksimal dan belum ada penanganan maksimal untuk itu.

Irwan juga menyentil bahwa pelabuhan rakyat belum bisa digunakan secara optimal untuk masyarakat. Belum lagi persoalan sanitasi, air bersihn dan MCK.” Seperti beberapa sumur bor di desa Banyeman, Situbondo yang rusak tiga tahun lalu. Tidak bisa diperbaiki karena biayanya terlalu mahal. Sementara itu menunggu pemerintah, terlalu lama.” kritiknya.

Infrastruktur juga menjadi bahan kritik Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi. ” Bahkan untuk daerah wisata pun masih lemah.” kata politikus PPP tersebut. Menurut anggota dewan dari dapil 2 (Probolinggo-Pasuruan) tersebut, kawasan wisata Bromo menjadi salah satu contoh nyata. ” Pasca erupsi tahun lalu, saya melihat kawasan wisata  Bromo menggeliat.” ucapnya. Wisatawan domestik berseliweran. Wisatawan mancanegara satu dua mulai terlihat. Nmaun yang paling mengenaskan, parahnya akases masuk ke tempat wisata tersebut.  ” Seharusnya prmprov Jatim memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.” tandasnya.

Menurut dia akan semakin banyak wisatawan yang masuk apabila infrastruktur jalan dan akses masuk dibenahi. “Bromo itu sudah menjadi ikon wisata Jatim, bahkan nasional. Tapi akses masuknya menyedihkan.” tambahnya.

Sumber : Jawa Pos – 8 April 2012

Artikel Terkait

• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Soekarwo Tugaskan Bina Marga Cek Monopoli Aspal
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar