Kalangan DPRD Jatim meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mematangkan skema yang akan diterapkan untuk meminimalisasi kecelakaan lalu lintas di Jatim.
“Kami meminta Dishub membuat skema detail semua kajian lapangan yang matang. Soal anggaran, DPRD akan mendorong adanya penambahan melalui P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja), yang sekarang sedang proses pembahasan”, jelas Irwan Setiawan, anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim, Senin (19/9).
Irwan menjelaskan, tingginya angka kecelakaan di Jatim menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Lebih-lebih setelah terjadinya tabrakan bus Sumber Kencono dan mobil travel di Mojokerto yang menewaskan 20 orang beberapa waktu lalu. Selain factor human error (kesalahan awak kendaraan), sarana lalu lintas juga ikut mempertinggi terjadinya kecelakaan. “Terkait sarana ini, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang ditangani Dishub perlu dimaksimalkan, “tutur Irwan.
Program Dishub pada APBD 2011 mendapat anggaran Rp14,5 miliar. Namun, Dishub menyatakan terlalu kecil untuk pengadaan fasilitas keselamatan di semua ruas jalan, mulai penyediaan marka, rambu dan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU). “Menurut Dishub, idealnya Rp 52 miliar. Ini akan kami perjuangkan, dengan catatan, skema penanggulangannya jelas,”katanya.
Ditambahkan, DPRD juga berharap program pencegahan kecelakaan dilakukan dengan memperkuat uji kelaikan kendaraan dan pembinaan pengemudi. “Razia rutin harus dilakukan untuk menjaring kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan dan memancing kejahatan, seperti angkutan berkaca gelap,”katanya. (Harian Surya, 20 September 2011)
