DPRD Jatim terus aktif menggunakan hak inisiatifnya untuk memproduk paraturan daerah (perda). Setelah mengajukan rancangan perda (raperda) tentang BUMD, raperda tentang bantuan hukum masyarakat. miskin, dan lainnya, kini satu lagi raperda inisiatif diajukan menjadi perda untuk dilaksanakan eksekutif. Yakni, raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pembahasan raperda ini sudah memasuki tahap...
read moreLaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ} Gubernur soal Pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur saat ini rnasih mengalami disparitas atau terjadi kesenjangan antar daerah. Seperti meliputi jaringan infrastruktur energi (pemipaan gas, moda transportasi dan pengilangan minyak serta pengolahan batu bara, pembangkit listrik hingga distribusi listrik), jaringan logistik (moda...
read moreDalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim, Soekarwo, F-PKS menyororti soal penanganan banjir. Sekretaris F-PKS Irwan Setiawan mengatakan program pengendalian banjir dan pengamanan pantai padadinas PU Pengairan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Sebab, lanjut anggota komisi D itu,program tersebut tidak maksimal padahal tujuannya penting untuk...
read moreKekhawatiran Gubernur Jatim, Soekarwo tidak dapat menyelesaikan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS) sesuai jadwal pada tahun 2014 sedikit bisa terobati. Ini setelah pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lewat APBN sebesar Rp 115 miliar pada tahun 2012, atau ada kenaikan sekitar Rp 35 miliar dari tahun 2011 yang hanya Rp 82 miliar. Sementara APBD Jatim sendiri pada tahun 2012 mengalokasikan...
read moreUntuk menekan eksploitasi air tanah secara besar-besaran oleh perusahaan swasta, dewan akhirnya sepakat membuat Raperda Pengelolaan Air Tanah. Reperda ini ditetapkan sebagai Perda untuk antisipasi agar Jatim kehabisan air tanah yang notebene sering dijadikan sebagai air irigasi serta kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Ini karena dalam perkembangannya, banyak perusahaan swasta air kemasan...
read more
