Kang Irwan » Headline

Dewan Sesalkan Berbelitnya Proses Ganti Rugi Korban Lapindo; Munculnya Tiga Perpres Tak Selesaikan Masalah

admin — Thu, 29 Sep 2011 07:35:33 +0000

DPRD Jatim, Bhirawa
Masih berbelitnya proses ganti rugi masyarakat diluar peta terdampak dan masih terhambatnya pembangunan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur lapindo disesalkan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan. Padahal, luapan lumpur ini telah menenggelamkan 640 Ha berupa sawah dan pemukiman serta infrastruktur vital berupa jalan tol, pipa gas, jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi).

”Saya khawatir jika permasalahan ini tidak segera dikendalikan maka wilayah yang tenggelam akan semakin luas. Dan kalau sudah begitu, maka yang rugi adalah masyarakat dan negara,”tegasnya dengan mimik serius, Selasa (27/9).
Irwan juga menagih janji pemerintah untuk segera menuntaskan dampak sosial dan juga menuntaskan infrastruktur yang rusak akibat lumpur. Pasalnya, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pernah berjanji bila perilaku lumpur tidak memburuk, diharapkan pada akhir tahun 2011. ”Ini yang sekarang ini kita desak,”paparnya.

Selain itu, pihaknya akan meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan jalan arteri porong pada akhir tahun 2011, ganti untung lahan pada akhir tahun 2012. Terakhir pihaknya akan menagih janji pemerintah untuk segera memberikan kepastian terkait status 45 RT terdampak. ”Bila perlu dikeluarkan Perpres baru terkait hal tersebut,”tambahnya.

Meski diakui terbitnya tiga kali Perpres ternyata masih belum bisa menuntaskan persoalan lumpur lapindo. ”Dengan situasi seperti ini, saya mendorong agar koordinasi intensif antar instansi segera dilakukan,”lanjutnya.
Disatu sisi, pihaknya sangat mengapresiasi terobosan dari provinsi yang telah memasukan dampak sosial lumpur lapindo ini dalam salah satu sembilan program prioritas. Namun demikian, dia menuntut agar ada langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ”Apalagi posisi gubernur masuk dalam Dewan Pengarah BPLS,”tandasnya.

. Ditambahkan Irwan, dalam raperda RTRW propinsi Jawa Timur, lumpur lapindo rencananya ditetapkan sebagai kawasan situs geologi dan wilayah rawan bencana alam geologi. Sesuai arahan pengelolaan situs geologi, yang harus dilakukan adalah penetapan kawasan lumpur Sidoarjo sebagai kawasan konservasi dan tidak diijinkan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan membangun bendungan diatasnya.

Seperti diketahui, Perpres nomor 14/2007, yang disahkan pada 22 Maret 2007 yang menyatakan 640 Ha meliputi 12 Desa pada 3 Kecamatan terdiri dari 9.385 KK/ 35.701 jiwa. Selain itu menyatakan bahwa tugas BPLS, mengendalikan kegiatan LBI serta menangani masalah sosial, dan infrastruktur di luar peta Area terdampak (PAT) tanggal 22 Maret 2007.

Berikutnya Perpres 48/2008, tertanggal 17 Juli 2008 yang menyatakan 88 Ha meliputi 3 Desa pada 1 Kecamatan terdiri dari 1.666 KK/ 6.049 jiwa. Dan disana ada penambahan tugas BPLS yaitu Penanganan masalah sosial kemasyarakatan di PAT tanggal 17 Juli 2008 meliputi 3 Desa (Kedungcangkring, Besuki, Pejarakan).

Terakhir, Perpres 40/2009, 23 September 2009 yang menyatakan bahwa tugas BPLS ditambah yaitu Pembayaran 80% dicicil sebesar 30% pada 2009, sisanya mengikuti kemajuan pembayaran oleh LBI/ MLJ, Upaya penanggulangan semburan dan pengaliran lumpur ke Kali Porong, Bansos pada permukiman tidak layak huni pada 9 RT di 3 Desa (Siring Barat, Jatirejo dan Mindi). ”Ternyata semuanya belum menyelesaikan masalah di lapangan,”paparnya dengan nada intonasi tinggi. [cty] (Harian Bhirawa, 29 September 2011)

Dewan Rekom Kadaop VIII Dicopot

admin — Tue, 27 Sep 2011 05:57:44 +0000

KASUS mangkraknya pembangunan proyek flyover Pasar Kembang Surabaya senilai Rp 122 miliar, berbuntut. Komisi D DPRD Jatim akan merekomendasikan kepada Menteri BUMN mencopot kepala Daop VIII PT KA. “Kepala DAOP VIII pantas dicopot.

Kita akan rekom untuk dicopot,” tegas anggota Komisi D DPRD Jatim Malik Efendy, kemarin (26/9). Dijelaskan, mangkraknya proyek fly over tersebut akibat sikap keras kepala DAOP VIII yang menuntut hak sewa lahan seluas 5.000 meter persegi miliknya sebesar Rp 2,2 miliar per tahun. Tuntutan sewa lahan itu sangat tidak masuk akal karena sesuai perhitungan tim appraisal hanya layak dihargai sekitar Rp 300 juta per tahun. Akibatnya, proyek yang mestinya bisa dimulai dan selesai pada 2012 itu harus mangkrak.

Dikatakan, kasus ini bisa dijadikan alasan bagi pemprov maupun Pemkot Surabaya untuk ‘membalas’ PT KA dengan memaksa PT KA membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) atas semua lahan miliknya ke pemerintah daerah. Karena selama ini lahan PT KA adalah lahan pasif sehingga tidak dikenakan pajak PBB. “Kalau PT KA kita suruh bayar pajak PBB, mereka bisa bangkrut,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya Irwan Setiawan menambahkan, pembangunan fly over Pasar Kembang sengaja dirancang untuk meningkatkan kinerja transportasi lalu lintas di wilayah sekitar. Seperti persimpangan Jl Banyu Urip, Girilaya, dan Pandegiling. Selain itu untuk mendukung akses wilayah timur barat surabaya. Masa pelaksanaan proyek sebenarnya adalah dimulai 27 Okktober 2010 lalu dan tuntas pada 27 desember 2012.(rou) (Radar Surabaya, 27 September 2011)

DPRD Minta Dana Kecelakaan Ditambah

admin — Tue, 20 Sep 2011 05:18:53 +0000

Kalangan DPRD Jatim meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mematangkan skema yang akan diterapkan untuk meminimalisasi kecelakaan lalu lintas di Jatim.

“Kami meminta Dishub membuat skema detail semua kajian lapangan yang matang. Soal anggaran, DPRD akan mendorong adanya penambahan melalui P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja), yang sekarang sedang proses pembahasan”, jelas Irwan Setiawan, anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim, Senin (19/9).

Irwan menjelaskan, tingginya angka kecelakaan di Jatim menjadi perhatian serius DPRD Jatim. Lebih-lebih setelah terjadinya tabrakan bus Sumber Kencono dan mobil travel di Mojokerto yang menewaskan 20 orang beberapa waktu lalu. Selain factor human error (kesalahan awak kendaraan), sarana lalu lintas juga ikut mempertinggi terjadinya kecelakaan. “Terkait sarana ini, program pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang ditangani Dishub perlu dimaksimalkan, “tutur Irwan.

Program Dishub pada APBD 2011 mendapat anggaran Rp14,5 miliar. Namun, Dishub menyatakan terlalu kecil untuk pengadaan fasilitas keselamatan di semua ruas jalan, mulai penyediaan marka, rambu dan pengadaan lampu penerangan jalan umum (PJU). “Menurut Dishub, idealnya Rp 52 miliar. Ini akan kami perjuangkan, dengan catatan, skema penanggulangannya jelas,”katanya.

Ditambahkan, DPRD juga berharap program pencegahan kecelakaan dilakukan dengan memperkuat uji kelaikan kendaraan dan pembinaan pengemudi. “Razia rutin harus dilakukan untuk menjaring kendaraan yang bisa menyebabkan kecelakaan dan memancing kejahatan, seperti angkutan berkaca gelap,”katanya. (Harian Surya, 20 September 2011)

Minimnya Anggaran, Timbulkan Banyak Kecelakaan

admin — Fri, 16 Sep 2011 07:08:28 +0000

Meski, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran senilai Rp14,5 miliar untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas, ternyata untuk pemasangan marka jalan hanya dialokasikan Rp700 juta. Tak ayal dengan minimnya anggaran tersebut, membuat angka kecelakaan setiap tahunnya sangat tinggi.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengungkapkan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas sebenarnya sangat vital. Ini karena disini mempunyai sasaran utama untuk menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalulintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan dalam hal ketertiban,keamanan dan kenyamanan transportasi.

Namun dalam perjalanannya yang terjadi sangat ironis. Justru anggaran yang digunakan untuk pemasangan marka jalan hanya dialokasikan sekitar Rp700 juta.
Sedangkan untuk pemasangan rambu lalulintas hanya Rp285 juta. Untuk alokasi patok lingkungan hanya Rp275 juta.
Sementara untuk pemasangan lampu penerangan jalan Umum sebesar Rp 400 juta. Sedang untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan laulintas Jalan hanya sebesar Rp7 miliar. ”Padahal pihak dishub mengusulkan kebutuhan dana ideal sebesar Rp52 miliar. Namun hal itu tidak dapat terpenuhi karena beban APBD Jatim tidak mampu mensupport itu semua,”tegas politikus asal PKS, Kamis (15/9) dengan nada penuh tanya.
Karena itu, tambahnya tak heran angka kecelakaan setiap tahunnya terus meningkat. Sesuai data yang disampaikan oleh Dishub tingkat kecelakaan di Jawa Timur selama tahun 2010 tercatat 10.198 kejadian kecelakaan dengan jumlah meninggal 3.710 orang. Sedangkan pada sepanjang tahun 2011 pada masa lebaran saja sudah ada 611 kejadian kecelakaan.

Selain itu, program yang juga penting untuk mendapatkan perhatian pemerintah provinsi adalah program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan lalulintas jalan dari berbagai aspek. Selain itu, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, serta sistem informasi kecelakaan laulintas dan kelaikan sarana serta ijin pengemudi di jalan.
Dalam hal ini, lanjut Irwan Dishub Jatim harus secara intensif melakukan pembinaan terhadap penanggungjawab penguji kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang ada di kabupaten/ kota se-Jatim.

Begitu pula dengan program pembinaan pengemudi angkutan penumpang sebesar Rp1,3 miliar tenyata hanya mampu menjangkau 28 prosen. ”Program ini perlu mendapatkan dukungan agar kasus kecelakaan yang merengut puluhan nyawa seperti yang terjadi dengan bus sumber kencono tidak terjadi lagi. Dan yang terpenting para pengemudi nantinya akan mendapatkan sertifikat lulus. Dengan begitu dalam memberikan pelayanan mereka semakin hati-hati,”paparnya. [cty] (Harian Bhirawa, 16 September 2011)

Dewan Pertanyakan Pengurangan Anggaran di PU Pengairan

admin — Wed, 14 Sep 2011 04:33:02 +0000

Terkait Maraknya Bencana Kekeringan

DPRD Jatim, Bhirawa
Ditengah bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah Jatim, ternyata tidak diimbangi dengan penambahan alokasi anggaran terhadap Dinas PU Pengairan. Sebaliknya, dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2011 yang kini dibahas di dewan, justru dinas tersebut mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Tentu saja kondisi ini membuat dewan prihatin.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan tidak adanya tambahan anggaran bagi dinas yang menangani banjir dan kekeringan ini menjadi sebuah tandatanya besar. Mengingat sebagian masyarakat Jatim mengalami kekeringan. Bukan hanya petani yang kesulitan mengairi lahannya, namun juga masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

”Ini menjadi perhatian serius bagi kami. Dan kami akan terus mendorong agar Dinas PU Pengairan mendapatkan tambahan alokasi anggaran. Namun untuk besarannya, kami harus melihat dahulu peta kekeringan yang ada,”papar Irwan yang juga politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai hearing, Selasa (13/9).

Ditambahkan, pada APBD 2011 lalu, Dinas PU Pengairan mendapatkan alokasi anggaran yang cukup minim atau hanya sebesar Rp 181 miliar. Dana tersebut ternyata harus berkurang sekitarRp 5 miliar atau menjadi Rp 176 miliar dikarenakan ada kelebihan dalam belanja tak langsung. Sementara dalam PAPBD ini, dinas yang di kepalai oleh Ir Supaad hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp 2 miliar. Otomatis dana yang ada sekarang ini hanya sekitar Rp 178 miliar.

”Jujur dari dana yang ada itu, tak cukup memberikan suplai kabupaten/kota yang mengalami kekeringan. Untuk itu, kami akan terus mengawal dan meminta kepada Bappeprov Jatim untuk memberikan alokasi anggaran lebih terhadap Dinas PU Pengairan akibat kekringan yang ada sekarang ini agar kondisinya tidak semakin parah,”paparnya dengan mimik serius.
Terpisah, Ketua FPKS Jatim, Yusuf Rohana meminta anggotanya yang duduk di Komisi D untuk mencermati kebijakan penganggaran, sekaligus mengevluasi kinerja Dinas PU Pengairan dalam menangani permasalahan kekeringan dan banjir. ”Kekeringan ini disatu sisi akan menjadi beban lanjutan bagi para petani yang beberapa waktu lalu telah mengalami gagal panen karena hama wereng,”lanjut Yusuf yang juga Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Sementara itu disatu sisi, menurut Yusuf Dinas Pertanian sendiri hanya menerima alokasi anggaran untuk tambahan dalam PAPBD hanya sekitar Rp 1 miliar. Karena itu, pihaknya melihat harapan berbagai pihak agar petani dan sektor pertanian mendapatkan perhartian lebih ternyata belum terealisasi.

”Untuk itu FPKS akan terus melakukan pengawalan agar Pemprov tidak melupakan kesepakatan jangka panjang yangtelah tertuang dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ) Jatim yang selama ini menamakan dirinya sebagai Provinsi agro,”tegasnya.

Sementara itu Gubernur Jatim, Dr H. Soekarwo untuk mengantisipasi kekeringan dibeberapa wilayah khususnya di Kabupaten Bojonegoro telah mengirimkan 120 truk tangki yang mengangkut air bersih untuk masyarakat dengan dibagikan secara gratis.

“Saya tidak ingin ada masyarakat yang dari near poor menjadi poor hanya gara-gara mengalami kekeringan,” katanya
Lebih lanjut ia mengatakan akan memberikan bantuan serupa kepada daerah di Jatim yang mengalami kekeringan. “Kami petakan dulu, baru kita kirim bantuannya,” katanya. [cty.wwn] (Harian Bhirawa, 14 September 2011)

Rp 250 M untuk Perbaiki Jalan Rusak

admin — Thu, 25 Aug 2011 04:45:29 +0000

GUBERNUR Jatim Soekarwo dinilai tidak serius dalam memperbaiki kerusakan jalan yang menjadi jalan penghubung antarkabupaten/kota. Ketidakseriusan itu dapat dilihat dari data pemetaan jalan, baik yang rusak maupun yang masih bagus. Termasuk alokasi anggaran yang diplot dalam APBD nilainya sangat minim.

Akibatnya, yang terjadi setiap tahunnya ada penurunan kualitas jalan sebesar 2 persen. Anggota Komisi D DPRD Jatim Agoes Salim menegaskan, selama ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim tidak memiliki data kerusakan jalan yang akurat sehingga dapat dijadikan pedoman dalam melakukanperbaikan.

‘’Seharusnya, dinas tersebut menyajikan data kerusakan jalan yang memuat lokasi, tingkat kerusakan, panjang jalan, dan rincian biaya perbaikannya. Dengan begitu, kami di legislatif bisa menyetujui alokasi dana perbaikan jalan sesuai rencana prioritas,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu, kemarin.

Ditambahkan, Dinas PU Bina Marga selama ini hanya memberikan data global kerusakan jalan kelas provinsi di Jatim panjangnya sekitar 2.000 kilometer. Sementara, dana yang dialokasikan dalam APBD Jatim Tahun 2011 untuk perbaikan jalan sekitar Rp 250 miliar. Menurut Agoes, angka itu jauh dari kebutuhan biaya perbaikan jalan yang diperkirakan Rp 750 miliar. Dengan begitu, dana perbaikan jalan yang dialokasikan dalam APBD Jatim itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dana kesehatan yang mencapai Rp 1 triliun.

“Padahal perbaikan infrastruktur ini juga bagian dari program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan penanggulangan pengangguran,” katanya dengan nada penuh tanya. Anggota Komisi D DPRD Jatim Irwan Setiawan juga mengaku prihatin dengan rendahnya alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur di Jatim itu. “Bahkan, sampai saat ini kami tidak tahu kejelasan pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) seperti apa?”

kata politisi PKS itu. (rou) (Radar, 25 Agustus 2011)

Dewan Nilai Jatim Tak Serius Perbaiki Jalan Rusak

admin — Thu, 25 Aug 2011 03:28:29 +0000

DPRD Jatim, Bhirawa
Dewan menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak serius dalam memperbaiki kerusakan jalan kelas provinsi yang menjadi jalan penghubung antarkabupaten/kota. Ketidakseriusan itu dapat dilihat dari data pemetaan jalan, baik yang rusak maupun yang masih bagus. Termasuk alokasi anggaran yang diplot dalam APBD nilainya sangat minim. Akibatnya yang terjadi setiap tahunnya ada penurunan kualitas jalan sebesar 2 persen.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agoes Salim menegaskan selama ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim tidak memiliki data kerusakan jalan yang akurat, yang bisa dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan. ”Seharusnya, dinas tersebut menyajikan data kerusakan jalan yang memuat lokasi, tingkat kerusakan, panjang jalan, dan rincian biaya perbaikan. Dengan begitu, kami di legislatif bisa menyetujui alokasi dana perbaikan jalan sesuai rencana prioritas,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim itu, Rabu (24/8).

Ditambahkan, Dinas PU Bina Marga selama ini hanya memberikan data global bahwa kerusakan jalan kelas provinsi di Jatim panjangnya sekitar 2.000 kilometer. Sementara itu, dana yang dialokasikan dalam APBD Jatim Tahun 2011 untuk perbaikan jalan sekitar Rp250 miliar. Menurut Agoes, angka itu jauh dari kebutuhan biaya perbaikan jalan yang diperkirakan mencapai Rp750 miliar.

Dengan begitu, dana perbaikan jalan yang dialokasikan dalam APBD Jatim itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi dana kesehatan yang mencapai Rp1 triliun. “Padahal perbaikan infrastruktur ini juga bagian dari program pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan penanggulangan pengangguran,” katanya dengan nada penuh tanya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Irwan Setiawan juga mengaku prihatin dengan rendahnya alokasi dana untuk perbaikan infrastruktur di Jatim itu. “Bahkan, sampai saat ini kami tidak tahu kejelasan pembangunan JLS (Jalan Lintas Selatan) seperti apa?” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Terpisah, minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur memang diakui Wakil Ketua DPRD Jatim, Faf Adisiswanto. Sesuai amanah UU nomor 28/2009 tentang pajak daerah, seharusnya pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 5 triliun, 10 persennya atau sebesar Rp 500 juta harus dialokasikan untuk pembangungan infrastuktur. Tapi kenyataannya, dalam APBD 2011 hanya dialokasikan sebesar Rp 220 miliar.

”Sudah saatnya Pemprov Jatim kembali pada amanah UU. Dan dewan akan terus mendorong agar anggaran infrastruktur ditingkatkan dari saat ini. Paling tidak harus dialokasikan Rp 700 juta untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur dibeberapa wilayah,”papar politikus asal Partai Gerindra Jatim.

Selain ada tambahan anggaran, Pemprov Jatim harus juga merevisi perangkatnya yang terkait dengan perbaikan infrastruktur. Mulai dari kontraktor, dinas terkait sekaligus para pekerja yang turun dilapangan. Ini karena banyak ditemukan penyelewengan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pembangunan infrastruktur.

”Coba anda lihat di lapangan. Sebenarnya anggaran yang diplot untuk pembangunan jalan misalnya memiliki kekuatan lima tahun, tapi kenyataannya hanya sampai tiga tahun, jalan tersebut sudah hancur. Nah, disinilah perlu adanya pengawasan secara ketat oleh Pemprov Jatim dalam mengawal anggaran pembangunan infrastruktur,”ungkapnya serius. [cty] (25 Agustus 2011)

Dewan Ingatkan Walikota Tidak Ngotot

admin — Thu, 04 Aug 2011 05:46:00 +0000

Harian Bhirawa, 4 Agustus 2011

Penolakan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terhadap keberadaan Tol Tengah Kota dianggap melanggar UU. Mengingat keberadaan tol tengah sudah masuk dalam PP 26/2008– tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Karena itu, menurut dewan, pemkot tidak bisa ngotot menolak Tol Tengah Kota, sebelum memberikan kajian secara akademis dan tekhnis dalam pertemuan bersama Kementrian PU dan Provinsi Jatim.

Sekretaris Pansus RTRW Jatim, Irwan Setiawan menegaskan, dalam menyelesaikan keberadaan tol tengah, Pemkot Surabaya tidak bisa ngotot seperti itu. Apalagi sampai menantang adanya sanksi. Sebaliknya, walikota harus membuktikan dalam satu proposal atas penolakannya sekaligus solusi yang diberikan sebelum melakukan penolakan. ”Yang pasti dalam masalah ini dewan hanya sebagai mediator. Dan satu keinginan kami, jangan sampai kebijakan apapun menimbulkan gejolak dan merugikan masyarakat,”tegas Irwan, Rabu (3/8).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan saat Pansus RTRW Jatim bertemu Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) di Jakarta beberapa waktu lalu, diketahui jika keberadaan tol tengah untuk mengurai kemacetan. Bahkan dalam RTRW nasional, keberadaan tol tengah telah disampaikan secara detail dan rinci terkait ruas-ruas jalan yang akan dilalui. Padahal, untuk masalah lain hanya bersifat arahan.

”Memang waktu itu saya sempat kaget. Ternyata dalam Perda RTRW nasional, soal pembangunan Tol Tengah masuk dalam lampiran. Disitu sudah disampaikan secara rinci dan detail soal ruas-ruas jalan yang akan dilalui. Bahkan waktu itu saya sempat bertanya, mengapa kok sedetail itu, padahal sebelumnya hanya bersifat arahan,”papar Anggota Komisi D DPRD Jatim ini. Diakui, soal tersebut Bappemas belum bisa menjawab dan berjanji dalam waktu dekat segera menyampaikan alasannya.

Terlepas itu, menurut Irwan, dalam UU jalan tol sangat memungkinkan dalam pembangunan tol harus disampaikan secara detail dan rinci terkait ruas-ruas jalan yang akan dilewati, termasuk jumlah kendaraan yang akan memanfaatkan jembatan tol tersebut.
Terpisah, Anggota Pansus RTRW, Agus Maimun menegaskan sah-sah saja walikota Surabaya melakukan penolakan terhadap tol tengah kota. Namun harus disampaikan dalam forum yang digagas Pansus RTRW dengan menghadirkan Kementrian PU, tentunya harus disertai dengan kajian secara akademis dan yuridis.

”Kami tahu trem maupun monorel adalah salah satu publik transport dan solusi untuk menyelsaikan lalulintas di Surabaya. Namun ada satu yang harus dipertanyakan, apakah kedua publik transport tersebut menyatu dengan tol yang menyambungkan antara Waru ke Perak. Nah, masalah ini harus dibicarakan bersama dan tidak boleh ada rasa ego,”paparnya.

Diharapkan, dalam pertemuan tersebut ada adu argumentasi antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat, dalam hal ini kementrian PU. Dari perdebatan tersebut nantinya akan diketahui siapa yang mampu mempertahankan argumentasinya. Semenetara dewan dalam posisi sebagai mediator.
Seperti diketahui, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menolak pembangunan Tol Tengah Kota. Bahkan mantan Kepala Bappeko ini siap disanksi. Sebaliknya, Pemkot akan menggagas transportasi publik berupa monorel dan trem. [cty] ( http://www.harianbhirawa.co.id/utama/34664-dewan-ingatkan-walikota-tidak-ngotot )

Berkunjung ke Taman Nasional Baluran Situbondo

admin — Thu, 21 Jul 2011 03:44:11 +0000

Surabaya, Bhirawa
Taman Nasional (TN) Baluran, merupakan salah satu lokasi wisata alam yang terkenal dengan pemandangan hutan dan padang rumputnya yang dimiliki Jawa Timur. Di sana dikenal sebagai lokasi tempat berlindungnya satwa liar banteng, yang saatnya populasinya makin menurun. TN yang dikelola Departemen Kehutanan RI ini, secara administratif masuk wilayah Kabupaten Situbondo.
Sesampai di Baluran, jarak antara kantor pusat informasi dengan lokasi TN hanya sekitar 5 kilometer. Tapi jangan dibayangkan perjalanan menuju ke salah satu pos penjagaan bisa begitu lancar seperti pada umumnya. Meskipun hutan dan sudah beraspal tapi banyak berlubang, medannya juga kadang naik kadang turun. Semua itu bisa diterobati sejuknya pemandangan yang juga bisa berarti berpetualangan.
Di sepanjang jalan, pengunjung juga bisa melihat monyet-monyet bergelantungan di pohon. Ada pula burung merak. Kadang juga rusa. Hampir satu jam lamanya perjalanan menuju Pos Jaga Bekol. Di lokasi itu, pengunjung juga diarahkan untuk menaiki ke menara setinggi sekitar 10 meter. Dan jelas terlihat pemandangan Baluran, luasan pemandangan yang berisikan pohon-pohon hijau, perbukitan, dan savana.
Dari pemaparan beberapa petugas, populasi maskot Baluran, Banteng juga kian lama kian menipis. Kalau pada tahun 2001 jumlah banteng masih berkisar 219 hingga 267 ekor, setahun berikutnya tersisa 81 -115 ekor. Bahkan tahun 2006, jumlahnya tinggal 25 ekor saja. Data terakhir tahun 2007, populasi banteng 34 ekor saia. Kini, tak ada data pasti berapa jumlah banteng yang tersisa. Jelasnya, banteng sudah sulit dijumpai. Perhitungan jumlahnya hanya dari jejak-jejak kaki saja.
Anjloknya populasi banteng lantaran banyak sebab. Selain tangan jahil manusia, perubahan kondisi savana dan adanya predator banteng juga ikut ambil bagian. Semula kawasan padang savana masih sangat luas, namun kini sudah menyusut jauh.
“Saat itu, kami telah berencana melangsungkan penangkaran agar populasi banteng bisa lebih banyak. Saat ini memang Baluran terus berbenah. Kami bekerja sama dengan beberapa instansi untuk pengembangan. Di sini juga kerap ada even untuk melengkapi potensi wisata,” jelas Kepala Balai TN Baluran, Indra Arinal.
Bahkan, di pos jaga Bekol, tampak tumpukan ratusan kerangka kepala banteng dan kerbau. Sebagian masih lengkap dengan tanduknya. Kerangka itu hasil temuan petugas di sekitar hutan Baluran. Beberapa yang lain ditemukan oleh pengunjung atau peneliti.
Menurut Indra, penyusutan lahan savana akibat ekspansi sejenis tanaman akasia. Pohon-pohon akasia yang tumbuh sangat cepat ini, memakan lahan savana yang semula ditumbuhi rerumputan. Banteng pun kehilangan makanannya.
Embung-embung air alami yang semula menjadi tempat minum banteng, ikut lenyap. “Kami sudah mencoba menyalurkan air dari gunung dengan pipa ke tempat-tempat minum banteng. Namun pipa-pipa itu dicuri orang,” katanya.
Untuk melindungi keberadaan banteng liar ini, saat ini telah diupayakan memperluas savanna rumput dengan menebangi pepohonan akasia dan menyediakan sumber air dengan membuat penampungan air.
Selain itu, untuk menghindari perburuan, TN Baluran juga menyiagakan 36 petugas hutan. Tidak hanya itu, keterlibatan masyarakat setempat sebagai pamrakarsa juga tetap diprioritaskan. Langkah ini dirasa cukup efektif, karena saat ini sudah tidak ditemui lagi adanya kasus perburuan banteng.
Indra memprediksi, sulitnya mencari makanan dan minuman membuat banteng, akhirnya mencari tempat makan lain. Bisa jadi, banteng bermigrasi ke tempat lain di dalam kawasan TN Baluran.
Bahkan sangat mungkin ke taman nasional lain yang jaraknya dekat seperti TN Alas Purwa. Penghuni savana alamiah yang juga sudah sulit dideteksi keberadaannya adalah macan tutul. Sejauh ini, pengelola TN Baluran pun kesulitan mencari jejak macan tutul.
Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan bak terbuka dan tentunya 4 gardan untuk melintasi savana. Sepanjang jalan hanya terlihat padang rumput yang berlatar belakang pegunungan. Savana ini merupakan yang terluas di pulau Jawa, yakni sekitar 300 ha dari total 10 ribu ha luas hutan Baluran.
Akhir perjalanan menuju ke pantai Bama. Di pantai itu, selain memang kawasan itu bisa dijadikan ajang rekreasi, juga dijadikan ajang penelitian untuk mengamati benda-benda yang ditemukan di bawah air laut yang dangkal. Balai TN Baluran juga sedang melakukan transplantasi karang di sekitar pantai Bama supaya ekosistem pantai Bama pulih seperti dulu.
Bagi pengunjung yang masih kurang puas menikmati pemandangan, Balai TN Baluran juga menyediakan kawasan perkemahan di padang savana yang disebut Bekol. Penginapan mini mempunyai fasilitas 16 kamar. Hanya dengan Rp 35,000 per orang, pengunjung akan dapat menginap sembari menikmati kesunyian alam yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan luar.
Selain di Bekol, juga bisa menginap di kawasan Bama. Kawasan tepi pantai ini sangat indah karena dekat dengan hutan mangrove dan pantai berpasir putih. Bagi penggemar snorkling, diving, atau ingin berkano, sebaiknya memang menginap di Bama. [rac] (http://www.harianbhirawa.co.id/utama/33921-berkunjung-ke-taman-nasional-baluran-situbondo)

Menikmati Indahnya Panorama Kawah Ijen: Melihat Pencari Belerang Berjuang untuk Hidup

admin — Thu, 14 Jul 2011 08:27:23 +0000

Potensi kehidupan alam Jawa Timur tak periu diragukan lagi. Bentangan daerah dari Banyuwangi hingga Ngawi (perbatasan dengan Pemprov Jateng) banyak menyimpan lokasi wisata yang layak dijual. Di Banyuwangi dan sekitarnya misalnya, wisata alam yang tersimpan jumlahnya puluhan. Dari Pantai Plengkung, Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Baluran, Pantai Sukamade, dimana puluhan penyu bertelur di sana, hingga Kawah Ijen.

Beberapa pekan lalu, Disbudpar Jatim bersama Pemkab Banyuwangi mengajak para jurnalis mengikuti kegiatan famtrip mengenal potensi wisata di Banyuwangi. Salah satunya ke Kawah Ijen.Untuk menuju lokasi tersebut, rombongan harus rela bangun di pagi buta, karena start akan perjalanan dimulai pukul 03.00 dini hari.

Dalam perjalanan, wisatawan melintasi keindahan hutan lindung yang begitu asri dan perkebunan kopi. Sayangnya aksesibilitas jalannya masih belum begitu bagus, jalanan aspal banyak yang rusak. Sehingga, wisatawan lebih diarahkan menggunakan kendaraan yang mempunyai dua gardan atau dikenal 4 while drive (WD).

Berdasarkan pengakuan beberapa guide, aksesibilitas jalan yang tidak terlalu bagus ini terkadang lebih disukai wisatawan mancanegara. Rupanya menjadi tantangan tersendiri jika melintasi jalanan itu. Biasanya wisatawan nusantara rata-rata tidak terlalu menyukai jalanan yang rusak.

Titik pemberhentian menggunakan kendaraan berada di kawasan. Daerah itu juga merupakan titik awal menuju ke Kawah Ijen dengan berjalan kaki menanjak dengan ketinggian dua ribu empat ratus meter di atas permukaan laut.

Sepanjang perjalanan menuju Kawah Ijen, akan terlihat para pengangkut belerang yang sejak pagi telah beraktivitas. Tidak jarang para pekerja pun menyarankan rombongan untuk berhati hati dalam perjalanan. Para pekerja ini umumnya berasal dari Banyuwangi dan Bondowoso. Tidak hanya itu, terkadang sesame wisatawan baik itu mancanegara dan nusantara saling menyapa jika berpapasan.

Meskipun berat melangkah menuju Kawah Ijen, namun semua itu terobati dengan indahnya panorama yang masih hijau dan perawan. Salah satu yang membuat haru adalah melihat pekerja mencari belerang, yang mengangkut beban tidak ringan, 80 kg/sekali angkut.

Beban ini luar biasa berat apalagi kalau harus diangkut melalui dinding kaldera yang begitu curam menuruni gunung sejauh tiga kilometer. Penghasilan yang diterima seorang penambang belerang dalam sekali angkut rata-rata berkisar antara Rp 50 ribu-Rp 80 ribu. Upah angkut per kilogram diharga enam ratus rupiah. Satu orang penambang biasanya hanya mampu membawa satu kali angkut setiap harinya mengingat beratnya pekerjaan dan jalan yang dilalui.

Semua penambang akan berkumpul di bangunan bundar kuno peninggalan Belanda yang dikenal dengan “Pengairan Kawah Ijen” yang sekarang disebut sebagai Pos Bundar. Di pos inilah para penambang menimbang muatannya dan mendapatkan secarik kertas beberapa muatan dan nilainya. ‘

Di pos itu juga, para penambang juga menjual hasil seni kreasinya berupa potongan belerang yang bisa jadi berbentuk seperti rumah, ikan, atau pegunungan kepada para wisatawan untuk souvenir. Harga yang diberikan juga cukup murah, antara Rp 2ribu – Rp 5 ribu.

Keunikan Ijen lainnya adalah tempat penambangan belerang yang sangat tradisional yaitu proses pengangkutannya memakai cara dipikul tenaga manusia. Penambangan tradisional ini konon hanya terdapat di Indonesia yaitu di Welirang dan Ijen. Tempat pengambilan belerang terdapat di dasar kawah sejajar dengan permukaan danau.

Batu-batuan belerang inilah yang akan diambil oleh pekerja tambang, sebelumnya belerang dipotong dengan bantuan linggis dan kemudian langsung diangkut menggunakan keranjang.

Di pos tersebut, wisatawan juga bisa membeli minuman hangat sekedar beristirahat untuk melanjutkan perjalanan menuju danau Kawah Ijen.

Danau Kawah Ijen merupakan sebuah danau yang terletak di bagian puncak gunung Ijen. Di areal proses letusan gunung kawah itu dipenuhi air, sehingga terbentuklah danau kawah yang sangat indah dan menakjubkan. Danau kawah ijen ini airnya berwarna hijau toska dan ber-pH sangat asam.

Di sebelah tenggara terdapat lapangan solfatara yang merupakan dinding danau Kawah Ijen. Tiba di bibir kawah pemandangan menakjubkan akan segera tersaji di depan mata. Sebuah danau hijau dengan diameter sekitar satu kilometer yang berselimutkan kabut dan asap belerang berada jauh di bawah. Dari sini pengunjung bisa melihat penambang-penambang belerang yang berada di dekat danau.

Untuk menuju ke danau, pengunjung harus menuruni bebatuan tebing kaldera melalui jalan setapak yang juga biasanya dilalui oleh para penambang. Sapu tangan basah sangat diperlukan di sini karena seringkali arah angin bertiup membawa asap menuju ke jalur penurunan. Air kawah cukup tenang dan berwarna hijau kebiru-biruan. Pemandangan di sana terlihat begitu menakjubkan di pagi hari.

Gunung Kawah Ijen memiliki sumberdaya gunung api bervariasi dan sangat potensial diantaranya sublimat belerang yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan industri kimia.

Selain menuju permukaan danau, pengunjung dapat juga mengelilingi kaldera yang memakan waktu kurang lebih seharian penuh. Pendakian ke kawah ijen umumnya disarankan dimulai pada pagi hari. Terkadang dengan alasan keamanan, pendakian dari Paltuding ditutup selepas jam 2 siang waktu Indonesia bagian barat. Karena pekatnya asap dan kemungkinan arah angin yang mengarah ke jalur pendakian. (Harian Bhirawa, 13 Juli 2011)

Kang Irwan » Headline

Dewan Sesalkan Berbelitnya Proses Ganti Rugi Korban Lapindo; Munculnya Tiga Perpres Tak Selesaikan Masalah

Artikel Terkait

Dewan Rekom Kadaop VIII Dicopot

Artikel Terkait

DPRD Minta Dana Kecelakaan Ditambah

Artikel Terkait

Minimnya Anggaran, Timbulkan Banyak Kecelakaan

Artikel Terkait

Dewan Pertanyakan Pengurangan Anggaran di PU Pengairan

Artikel Terkait

Rp 250 M untuk Perbaiki Jalan Rusak

Artikel Terkait

Dewan Nilai Jatim Tak Serius Perbaiki Jalan Rusak

Artikel Terkait

Dewan Ingatkan Walikota Tidak Ngotot

Artikel Terkait

Berkunjung ke Taman Nasional Baluran Situbondo

Artikel Terkait

Menikmati Indahnya Panorama Kawah Ijen: Melihat Pencari Belerang Berjuang untuk Hidup

Artikel Terkait