DPRD Jatim terus aktif menggunakan hak inisiatifnya untuk memproduk paraturan daerah (perda). Setelah mengajukan rancangan perda (raperda) tentang BUMD, raperda tentang bantuan hukum masyarakat. miskin, dan lainnya, kini satu lagi raperda inisiatif diajukan menjadi perda untuk dilaksanakan eksekutif. Yakni, raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pembahasan raperda ini sudah memasuki tahap pandangan umum (PU) fraksi-fraksi. Semua fraksi di dewan menyampaikan pandangannya masing-masing terhadap raperda yang akan dijadikan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan olah raga di Jatim ini. Juru bicara F-PAN DPRD Jatim Ahraad Basuki Babussalam menganggap bahwa pengajuan raperda ini sangat strategis. “Bukan saja karena pertimbangan terhadap kondisi terkini yang tengah terjadi di tengah masyarakat olah raga. Tapi lebih dari itu, yakni adanya potensi, peluang, dan tantangan bersama yang sangat luar biasa,” kata Basuki.

Dikatakan, sektor olah raga dalam kehidupan bangsa-bangsa yang moderen telah terbukti mampu menjadi instrumen fundamental bagi akselerasi pembangunan bangsa. Menurut dia, sektor olah raga bukan hanya menjadi fungsi untuk memajukan human dignity dan human rights, tapi juga memiliki ‘ fungsi memajukan keaehatan. Selain itu juga memiliki fungsi memajukan profesi, profesionalisme, karir dan promosi status sosial. Fungsi lain ada lah memajukan kehidupan ekonomi daerah, bangsa. dan negara. “Yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi integrasi dan solidaritas,” tutur dia.

Memperhatikan berbagai fungsi itu, kata dia, makan sangat tepat jika olahraga diposisikan sekaligus sebagai instrumen mendasar bagi pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, pihaknya minta sama semua pihak agar Raperda ininjuga memberikan perhatian yang seimbang pada kelompok sasaran bagi kalangan masyarkat yang termasuk kategori difable. ”

Sementara itu, juru bicara FraksiPartai Demokrat (F-PD) DPRD Jatim Nur Muhyidin menambahkan secara teknis yuridis melihat raperda ini masih butuh perbaikan-perbaikan substansial dan redaksional terkait muatan materinya yang terkesan replikasi dari berbagai ketentuan hukum nasional. Namun begitu, lanjut mantan ketua Badko HMI Jatim ini. secara aksiologis raperda ini harus diapresiasi sebagai niatan dasar pijakan hukum keolahragaan daerah. “Pengajuan raperda ini sesungguhnya menjadi penting dan telah mengingatkan kita semua mengenai kehendak untuk mempertahankan prestasi olah raga Jatim,” kata dia. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa
secara futuristik kehadiran raperda ini merupakan bentuk kesiapan Jatim datam memperbaiki penyelenggaraan keolahragaan, baik sebagai pendidikan, rekreasi atau prestasi secara yuridis. “Karena itu, penjabaran prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan dalam keseluruhan naskah raperda perlu dilakukan karena kami melihat masih belum tampak,” saran dia.

Hal sama juga disampaikan F-PKB DPRD Jatim. Melalui juru bicaranya Ahmad Nawardi. F-PKB melihat bahwa membangun Jatim melalui olah raga pada hakikatnya merupakan langkah amat strategis dalam rangkah membentuk manusia seutuhnya.
Dalam pespektif ini, kata dia, olahraga merupakan wahana efektif guna membangun seluruh potensi manusia agar menjadi individu yang terdidik dan terbina seeara optimal, baik fisik, mental, dan sosial, serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Guna mewujudkan itu, pihaknya menyarankan agar layanan berolahraga perlu diberikan seeara bermutu dan berkeadilan. Dikatakan. setiap warga berhak memperoleh layanan berolahraga, terraasuk pendidikan jasmani, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. “Karena itu, fraksi kami mendukung sekali atas usulan raperda keolahragaan ini,” tutur dia.

Juru bicara FPKS Irwan Setiawan menambahkan bahwa fraksinya sangat perhatian dengan program peningkatan prestasi olah raga di Jatim. Oleh karanya, lanjut Irwan, dukungan untuk itu harus terumuskan dalam bentuk kebijakan politik dan kebijakan anggaran yang jelas. Dikatakan. kebijakan politik akan mengarahkan bentuk pembinaan dan perawatan potensi olah raga Jatim dalam kelembagaan dan program yang jelas. “Dalam kebijakan anggaran, perlu dicarikan jalan keluar atas keterbatasan KONI sebagai lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi olah raga ini” tutur Irwan. (rou/het)

Sumber : Radar Surabaya- 22 April 2012

Artikel Terkait

• Tekan Eksploitasi Air Tanah, Dewan Keluarkan Raperda
• Urgensi Raperda Pengelolaan Air Tanah

Seiring lambatnya progres pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur, sejumlah pihak mengkhawatirkan  biaya proyek semakin membengkak. Berkaca dengan penyediaan dana yang terbatas, tanpa terobosan, diperkirakan proyek JLS baru selesai 30 tahun mendatang. Hal ini diungkapkan anggota komisi D DPRD Jatimyang membidangi perhubungan, Irwan Setiawan, di, Surabaya, baru-baru ini.

‘Dari perhitungan awal 3,3 triliun rupiah, telah membengkak menjadi 7,7 triliun rupiah. Kalau alokasi yang mengalir tetap seperti sekarang, 200 miliar rupiah dari pusat dan pemprov 40 miliar rupiah setiap tahun, diperlukan waktu 30 tahun untuk mencukupinya. Dengan asumsi tidak ada kenaikan, padahal dengan rentang waktu selama itu tidak mungkin,” ujar Irwan.
la memaparkan, apabila teras berjalan dengan progress seperti sekarang, pada tahun 2021 dana yang dibutuhkan untuk membangun ILS akan bertambah menjadi sekitar 15 triliun rupiah. “Bahkan, bisa mencapai 30 triliun rupiah pada 2031. Hal ini sebagaimana estimasi kenaikan dana selama 10 tahun (2002-2012) yang mencapai dua kali lipat,” katanya.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu menempatkan JLS sebagai proyek prioritas jika menginginkan Jatim berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat harus mempunyai skema pembiayaan yang lebih jelas dan perliatian serius terkait pelaksanaan proyek-proyek yang sudah direncanakan.

“Bahkan, menjadi ironis ketika pada 2007, APBN tidak mengalokasikan dana sama sekali untuk JLS. Mungkin mereka fokus di Kawasan Indonesia Timur sesuai MP3I, tapi Jatim sebagai gerbangnya tentu harus diperhatikan. Dengan alokasi anggaran yang linier hingga tahun 2011 ini, akan sangat sulit JLS bisa selesai cepat. Oleh karena itu, pusat harus berkomitmen mengalokasikan anggaran lebih besar lagi,”

Kabid Pemeliharaan falan Dinas PU Bina Marga Jatlm, Made Sukarta, menuturkan realisasi pembebasan lahan untuk JLS di kawasan hutan, lahan perkebunan, dan lahan penduduk hingga ukhir 2011 telah mencapai 313,71 kilometer.

Menurut Made, dua alternatif dalam proses percepatan penyelesaian ILS dapat djJakiikan, yakni altemadf Pacitan-Sendangbiru sepanjang 316,20 kilometer yang penuntasan sarnpai tahap aspal membutuhkan dana 1.11 trillun rupiah. Kedua, alternatif  Blitar-Jember sepanjang 292,54 kilometer yang membutuhkan biaya 2,35 rriliun rupiah hingga pengaspalan. ”Altematif pertama memerlukan alokasi APBN dan APBD 223,4 miliar rupiah per tahun dan 470,6 miliar rupiah setiap tahun untuk altematif berikutnya. Jika dua alternatif ini bisa disetujui pusat, kami yakin dalam lima tahun ke depan bisa selesai, ” tegasnya.

Sementara itu Gubernur  Soekarwo, mengatakan kendala utama dalam pembangunan, yakni kerelaan warga melepas lahannya. Ia mencontohkan, seperti vang terjadi di Pacitan, tinggal 7 KK saja yang belum setuju melepas lahannya. Jadi, pemerintah telah menyiapkan anggarannya, sedangkan yang ditakutkan sudah dikucurkan, tapi tidak bisa terserap.”  Jadi, sebenarnya ini karena pilihan kita sendiri yang membuat sulit melanjutkan (proyek ILS},” tutumya.

Soekarwo berharap, UU Nomor 11/ 2011 tentang penyediaan lahan bagi infrastruktur yang baru disahkan, dapat menjadi solusi mandegnya proyek ILS.
• SB/E-12

Sumber : Koran Jakarta – 9 April 2012

Artikel Terkait

• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar
• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
• Dewan Deadline Kinerja BPWS

Dibandingkan jalan pantai utara (Pantura),  jalan di jalur lintas selatan (JLS) Jawa Timur jauh tertinggal. Karena seretnya pengucuran dana, sebagian ruas jalan di JLS kini berubah menjadi semak-belukar.

ENTAH mengapa ada dikotomi: utara-selatan. Negara-negara utara dikenal sebagai negara maju, sementara negara-negara selatan (dunia ketiga) termasuk negara berkembang dan tertinggal. Dikotomi itu juga membelah Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Contoh paling gamblang, betapa infrastruktur jalan-jembatan di jalan Pantura jauh lebih memadai dibandingkan jalur pantai selatan (Pansel).

Komitmen pemerintah pusat, juga propinsi untuk mengangkat wilayah selatan Jawa Timur pun dipertanyakan. “Ketika pemerintah membangun JLS pada 2002 silam, saat itu kami bermimpi bisa naik bus dari Banyuwangi atau dari Pacitan, turun di depan rumah,” ujar Ichsan Arguanto (82), warga Dusun Meleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Selasa (17/4) pagi tadi.
Veteran 45 yang kini bertani tebu dan buah naga itu berharap, di usia senjanya bisa menyaksikan”rejone jaman” (kemajuan jaman). “Akankah saya bisa menyaksikan jalan di depan rumah ini diaspal?” ujarnya.Impian serupa terbersit di benak Hasan, petani bunga di Wotgalih yang kemudian beralih budidaya ikan. Ratusan petani bunga kaniboja, agloenema, dan anthurium gulling tikar ketika aneka bunga yang dulu dipuja-puja itu kemudian tak laku di pasaran. “Belum sempat saya membuka kebun bunga di pinggir JLS, bunga keburu jeblok. JLS pun kini berubah menjadi semak belukar,” ujarnya.

Berdasarkan pengamatan, JLS yang dibangun sejak 2002 silam dan telah menghabiskan dana sekitar Rp 7,5 triliun mangkrak. Jalan sepanjang 634.11 kilometer (Km) dari Banyuwangi-Pacitan itu penggarapannya terlihat sporadis. Di belahan Jember dan Lumajang pun kondisinya berbeda. Pemisahnya jembatan di Kali Bondoyudo, yang membelah wilayah Jember dan Lumajang. Di sisi Jember, JLS sepanjang sekitar 5 Km antara Desa Tempuran, Kecamatan Jombang Desa Paseban, Kecamatan Kencong sudah beraspal hotmix mulus. Meski hanya 5 Km, menunjukkan jalan di tepi pantai selatan itu patut menyandang status jalan nasional.

Memang akhir-akhir ini “kegagahan” seruas JLS itu digerogoti abrasi dari air laut. Punggung bukit pasir yang menyokong JLS longsor, sehingga mengancam badan jalan beraspal di atasnya. Puluhan pekerja dibantu sebuahbego (back hoe) sejak beberapa bulan lalu membuat dinding penahan dari batu gronjong. Dari badan jalan tersebut, deburan ombak di Samudera Indonesia tampak jelas dan terdengar bergemuruh suaranya.

Masih di sisi Jember, badan aspal dari Tempuran itu “berhenti” di Paseban. Paseban ke timur masih berupa jalan makadam. Sementara itu di sisi Lumajang, hanya sekitar 500 meter JLS yang beraspal. Itu pun merupakan badan aspal yang menyambung langsung ke Jembatan Bondoyudo. Setelah “ekor” jembatan itu, JLS ke arah barat berupa jalan makadam. Di kanan-kiri jalan makadam itu tumbuh semak-belukar setinggi 2-3 meter. “Kalau menggembala kambing enak, tinggal dilepaskan di JLS dijamin kenyang,” ujar Muhammad, remaja penggembala kambing.

Di belahan barat sejak di Kecamatan Pasirian, Lumajng perpanjangan JLS terkendala lahan Perhutani. Kondisi lereng Semeru dengan kontur naik-turun dipastikan bakal memperlambat penyelesaian JLS ruas Lumajang-Malang. Belum lagi jalur maut menuju Pacitan, bakal semakin menguras dana dan waktu penggaran proyek JLS.
Seperti diberitakan Surabaya Post, Minggu (8/4) lalu, pemerintah dinilai tidak serius dalam menyelesaikan JLS. Dana APBN pun baru dikucurkan 10% untuk proyek JLS.
Megaproyekyang digelindingkan sejak 2002 silam dengan menghabiskan anggaran sekitar Rp 7,5 triliun itu belum mampu menyelesaikan separo (50%) proyek JLS dari Banyuwangi-Pacitan. Padahal dulu, proyek JLS itu ditargetkan selesai pada 2014.

“Molornya penyelesaian JLS berisiko terjadi pembengkakan anggaran hingga Rp 30 triliun,” ujar Irwan Setiawan, anggota Komisi D DPRD Jatim. Sisi lain, kucuran anggaran setiap tahun dari pemerintah pusat, tidak sesuai dengan dengan target anggaran. Dikatakan penyelesaian JLS sangat lambat. “Pengaspalan baru 12%, badan jalan baru diselesaikan 52%, jembatan 32%, alo-kasi dana baru 14%,” ujarnya.

Secara keseluruhan JLS memiliki panjang 634,11 km. Total kebutuhan lahan proyek JLS seluas 13.515.288,00 m2. Rinciannya, kepemilikan lahan meliputi lahan Perhutani 5.609.420 m2, perkebunan 1.284.240 m2, penduduk sekitar proyek 3.671.908 m2, dan lain-lain seluas 3.156.120 m2. Pembangunan JLS dimulai sejak era Gubernur Jatim Imam Utomo pada 2002. Delapan daerah yang dilewati JLS adalah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Sumber : Surabaya Post – 20 April 2012

Artikel Terkait

• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses

PADA waktu lalu, tepatnya pada 30 Maret hingga 5 April, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melakukan reses I tahun 2012. Sesuai Tatib DPRD, masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun. Masa reses dipergunakan oleh untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD. Pada masa reses ini, masing-masing anggota DPRD diwajibkan bertemu 500 orang konstituennya baik dari kalangan tokoh maupun kelompok masyarakat. Di antaranya konstituen perempuan, pendidikan, petani, serta tokoh masyarakat.

Perempuan adalah elemen penting dalam menyuk-seskan pembangunan, oleh karenanya pemerintah melalui APBD memberi perhatian besar kepada segmen perempuan dengan mengalokasikan anggaran untuk koperasi wanita. Sedangkan sektor pendidikan juga mendapat perhatian besar, mengingat amanat UU agar pemerintah mengalokasikan 20% APBD-nya. Persoalannya terkadang ketika bertemu dengan masyarakat begitu banyak yang mereka sampaikan baik berupa keluhan maupun usulan atau aspirasi.

ASPIRASI MASYARAKAT DAN TEMUAN

Dalam setiap reses, persoalan yang selalu menjadi aspirasi dari masyarakat adalah kondisi infrastruktur jalan. Pada reses kemarin, beberapa temuan di antaranya:
1. Keberadaan waduk milik provinsi di Desa Ketoan, Kecamatan Arjasa, Situbondo. Masyarakat meng-harapkan agar waduk ini bisa digunakan untuk tiga desa. Namun     faktanya hingga sekarang masih belum ada penanganan.

2. Pembangunan jalan menuju kawasan segitiga emas. Perhatian masyarakat terhadap kawasan itu sangat besar, sehingga mereka menanyakan kapan jalan diperbaiki pemerintah.

3. Banyak usulan terkait dengan jalan saluran lingkungan dan jalan usaha tani.

4. Pembangunan pelabuhan rakyat Pantai Boom Banyuwangi yang sampai sekarang belum bisa digunakan secara optimal. Hingga saat, ini1 sudah 70-an miliar APBD yang dialokasikan untuk pembangunan.

5. Persoalan sanitasi juga menjadi aspirasi dari masyarakat. Masih banyak yang membutuhkan air bersih dan MCK (Mandi Cuci Ka-kus). Sayangnya ada beberapa sumur bor seperti di Desa Banyeman, Situbondo yang sudah rusak 3 tahun masih belum diperbaiki.

6. Para ibu sangat berharap ada pendampingan untuk program seperti koperasi wanita. Agar dana yang mereka kelola bisa lebih optimal.

ARTIKULASI KEPENTINGAN MASYARAKAT

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD tentunya dituntut mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, proses selanjutnya setelah masa reses ini adalah melaporkan seluruh aspirasi masyarakat kepada rapat paripurna untuk kemudian ditetapkan sebagai suatu keputusan resmi dan disampaikan ke Pemprov Jatim untuk dapat ditindaklanjuti. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, menyebabkan tidak semua harapan masyarakat dapat dipenuhi. Namun setidaknya masyarakat mendapatkan saluran untuk menyampaikan tentang persoalan pembangunan di daerahnya tidak hanya melalui forum musrenbang desa, tetapi juga wakilnya yang dulu dipilihnya melalui pemilu. Yang paling penting, komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituennya tetap terus terjalin tidak hanya pada saat pemilu” sehingga selaku wakil rakyat dapat dengan gamblang mengetahui problem yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, di seluruh sektor.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui tentang prioritas program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah dana yang dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan. Dengan demikian, masyarakat juga mempunyai tanggungjawab untuk turut serta mensukseskan program pembangunan, salah satunya dengan turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

Bagaimanapun, menjadi tugas anggota dewan untuk dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat yang salah satunya melalui kegiatan reses. Yang terpenting juga, betapa sesungguhnya pemerintah masih mempunyai setumpuk pekerjaan rumah untuk membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Secara konkrit bagaimana agar Indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan di daerah dapil 3 bisa lebih ditingkatkan lagi kedepan. sehingga bisa diatas rata-rata propinsi. Sudah saatnya, pemerintah memperhatikan pembangunan didaerah sehingga bisa mentas dari kondisi merah.

Sumber : Radar Surabaya – 18 April 2012

Artikel Terkait

• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Dewan Deadline Kinerja BPWS
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• Pusat Diminta Serius Tangani JLS

Hampir 1o tahun pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) belum tuntas juga. Bahkan saat ini mega proyek itu terancam mangkrak karena terkendala anggaran. Beberapa ruas yang telah berhasil digarap malah mulai mengalami kerusakan, seperti di titik Trenggalek-Pacitan, dimana saat musim hujan terjadi longsor dan menutup akses jalan.

Artikel Lainnya

• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• PERATURAN DAERAH PROPINSIJAWA TIMUR, NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.
• PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADAWILAYAH SUNGAI DI PROPINSI JAWA TIMUR
• PKS Dukung Transportasi Massal BRT
• Bandara Intercity Bawean Paling Potensial

Hasil kunjungan sejumlah anggota DPRD Jatim ke dapil konstituennnya selama reses pekan kemarin menunjukkan bahwa pekerjaan rumah Pemprov Jatim masih banyak. Irwan Setiawan misalnya. Politikus PKS yang berasal dari Dapil 3 (Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) tersebut mengungkapkan bahwa infrastruktur di kawasan itu masih kedodoran. “Ini ironis, mengingat kawasan tersebut merupakan pintu gerbang menuju Bali,” kata pria yang juga sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut. Dalam masa reses pertama tahun 2012 yang lalu (30 Maret – 5 April red) Irwan mengunjungi dapil konstituennya dan bertemu dengan sejumlah elemen. Mulai dari perempuan, pendidikan, petani hingga tokoh masyarakat. Faktanya masih banyak yang terabaikan dalam komponen tersebut. Namun, yang paling banyak dikeluhkan adalah elemen jalan.

“Semua komponen masyarakat selalu mengeluhkan. Jalan baru diperbaiki, tidak lebih dari 2 bulan kemudian rusak,” paparnya. Selain itu infrastruktur yang tergarap pun terkesan dibiarkan. Misalnya waduk milik provinsi di Desa Ketoan, Arjasa, Situbondo. Sebelumnya waduk tersebut direncanakan bisa berfungsi untuk kepentingan 3 desa. Faktanya satu desa saja pun belum maksimal dan belum ada penanganan maksimal untuk itu.

Irwan juga menyentil bahwa pelabuhan rakyat belum bisa digunakan secara optimal untuk masyarakat. Belum lagi persoalan sanitasi, air bersihn dan MCK.” Seperti beberapa sumur bor di desa Banyeman, Situbondo yang rusak tiga tahun lalu. Tidak bisa diperbaiki karena biayanya terlalu mahal. Sementara itu menunggu pemerintah, terlalu lama.” kritiknya.

Infrastruktur juga menjadi bahan kritik Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Mahdi. ” Bahkan untuk daerah wisata pun masih lemah.” kata politikus PPP tersebut. Menurut anggota dewan dari dapil 2 (Probolinggo-Pasuruan) tersebut, kawasan wisata Bromo menjadi salah satu contoh nyata. ” Pasca erupsi tahun lalu, saya melihat kawasan wisata  Bromo menggeliat.” ucapnya. Wisatawan domestik berseliweran. Wisatawan mancanegara satu dua mulai terlihat. Nmaun yang paling mengenaskan, parahnya akases masuk ke tempat wisata tersebut.  ” Seharusnya prmprov Jatim memberikan perhatian lebih dan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.” tandasnya.

Menurut dia akan semakin banyak wisatawan yang masuk apabila infrastruktur jalan dan akses masuk dibenahi. “Bromo itu sudah menjadi ikon wisata Jatim, bahkan nasional. Tapi akses masuknya menyedihkan.” tambahnya.

Sumber : Jawa Pos – 8 April 2012

Artikel Terkait

• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Soekarwo Tugaskan Bina Marga Cek Monopoli Aspal
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ} Gubernur soal Pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur saat ini rnasih mengalami disparitas atau terjadi kesenjangan antar daerah. Seperti meliputi jaringan infrastruktur energi (pemipaan gas, moda transportasi dan pengilangan minyak serta pengolahan batu bara, pembangkit listrik hingga distribusi listrik), jaringan logistik (moda transportasi darat, laut dan udara dan pelabuhan-pelabuhan utama dan transit, serta jalan-jalan dan perkeretaapian), jaringan  telekomunikasi (telepom, internet dan satelit).

Kerusakan Lima Daerah Parah

Ketua F-PKS fatim, Arif Hari Setiawan ditemui usai rapat paripurna kemarin mengatakan, program pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan dan jembatan sebagaimana sasaran yang ingin dicapai adalah terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas pelayanan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat. “Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Dinas PU Bina Marga terlihat jelas bahwa kerusakan terhadap jembatan dan jalan mencapai 80 persen,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris F-PKS, Irwan Setiawan menyebutkan kondisi kemantapan jalan yang kurang dari 80 persen, berada di UPT Mojokerto, Bojonegoro, Pacitan (54 persen), Banyuwangi (74 persen), Pamekasan (63 persen). Padahal, laju kerusakan jalan dengan laju perbaikan jalan seakan berpacu, semakin diperparah dengan ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masih minim. “Hal ini bisa menyebabkan kondisi kemantapan jalan justru akan semakin
berkurang atau kalaupun bertambah tidak pada angka yang signifikan,” tegasnya. Sementara untuk program pengendalian banjir dan pengamanan pantai pada Dinas PU Pengairan Jatim, lanjut dia, mestinya perlu mendapat perhatian serius dari pemprov.

Pasalnya, program ini bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan lama genangan banjir serta menanggulangi bencana akibat banjir dan abrasi laut, namun, serapan program ini termasuk kategori program dengan serapan rendah hanya mencapai angka 75 persen. Sementara itu program pengembangan ‘perumahan Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTPO Jatim yang bertujuan meningkatkan pengembangan, pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin.

“Fraksi PKS memandang perlu ada peningkatan kinerja terkait capaian program pengembangan perumahan ini. Proporsi untuk melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi
gedung pemerintahan masih jauh lebih besar dibandingkan proporsi untuk mengembangan perumahan dan permukiman yang layak bagi penduduk miskin’ ujarnya.
Berbeda, anggota Fraksi Demokrat Liliek Muharti rnenilai LKPj gubernur sudah sangat baik, karena hal itu bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Mencapai tujuh persen serta menumnnya angka kemiskinan. ”Fraksi Demokrat menilai program yang dijalankan Gubernur pada 201 1 berjalan dengan
berjalan dengan lancar” tegasnya.(vick/epe)

Artikel Terkait

• Hasil Kunjungan kangIrwan selama Reses
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Soekarwo Tugaskan Bina Marga Cek Monopoli Aspal
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim, Soekarwo, F-PKS menyororti soal penanganan banjir. Sekretaris F-PKS Irwan Setiawan mengatakan program pengendalian banjir dan pengamanan pantai padadinas PU Pengairan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi.

Sebab, lanjut anggota komisi D itu,program tersebut tidak maksimal padahal tujuannya penting untuk mengurangi tingkat resiko dan lama genangan banjir serta menanggulangi bencana akibat banjir dan abrasi laut. “Namun serapan program ini termasuk kategori program dengan serapan rendah hanya mencapai angka 75 persen,” ungkapnya. Sementara itu terkait pertumbuhan ekonomi, ternyata Pemprov Jatim di atas rata-rata nasional dan sesuai data BPS untuk penurunan kemiskinan dibawah garis rata-rata nasional. “Dan ini perlu mendapatkan apresiasi jika dua permasalahan ini gubemur mampu mengatasinya,”lanjut pria yang juga anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Namun demikian yang perlu dipikirkan soal disparitas wilayah yang selama ini belum teratasi. Mengingat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang diprediksikan selesai 2014 hingga kini tidak ada tanda-tanda selesai. Bahkan, pihaknya memperkirakan berakhir20 tahun lagi.
“Padahal dengan selesainya JLS yang 80 persen didanai dan APBN diharapkan dapat menekan angka disparitas wilayah di Jatim. Tapi kenyataannya, justru tidak ada kemauan yang konkrit dari pusat. Buktinya dana yang dialokasikan lewat APBN jauh dari yang diharapkan. Dari kebutuhan Rp 7,7 triliun (2012) ternyata hanya mendapat bantuan Rp 1,2 triliun/’akunya.

Selain itu, masalah pertanian masih belum mendapatkan perhatian serius dari gubemur. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya kemiskinan di desa-desa yang notabene mata pencahariannya sebagai petani. “Ini yang seharusnya mendapat perhatian pada pemerintahan gubemur pada tahun 2012 jika ingin kemiskinan khususnya di pedesaan dapat diturunkan angkanya,”paparnya.

Sumber : Bhirawa-13 April 2012

Artikel Terkait

• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS

Pemerintah pusat .diminta serius dalam penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan (JLS). Pasalnya, dalam RAPED 2012, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 86 miliar.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan menegaskan saat ini Pemprov Jatim berupaya agar JLS selesai pada tahun 2014. Karenanya, pada RAPBD 2012 alokasi anggaran untuk pembangunan jalan baru milai Pacitan hingga Banyuwangi terus mengalami peningkatan.

Jika sebelumnya jalan yang memiliki panjang total 618,80 km pada tahun 2009 mendapat alokasi sebesar Rp 36 miliar, 2010 sekitar Rp 29 miliar, 2011 sebesar 40,3 miliar, maka pada 2012 bertambah menjadi Rp 86 miliar.
“Kami berharap pemerintah pusat serius untuk menangani JLS. Mengingat Pemprov Jatim bersama pemerintah kab/kota telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar,”tegas politisi asal PKS, Selasa (1/11). Ditambahkannya, jika penyelesaian pembangunan JLS total menyedot anggaran sebesar Rp 7,7 triliun. Taksiran angka ini bukan tidak mungkin jika tifdak segera dilakukan penanganan serius.

Sementara tujuan dibangunnya JLS itu sendiri untuk meminimalisir kesenjangan antara kawasan utara dan selatan, mengoptimalkan objek wisata serta memaksimalkan areal pertambangan yang tersebar di wilayah selatan. “Namun hingga saat ini terkendala dengan terbatasnya biaya dan belum keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan yang direncanakan seluas 274,44 km atau 685,66 ha,”paparnya.

Sedang capaian JLS, tegas Irwan hingga tahun 2010 sesuai laporan Dinas PU Bina Margta, pembangunan jalan aspal 72,16 km (12 persen), pembangunan jembatan sepanjang 1.899,20 meter (30%) dengan total anggaran sekitar Rp 965,17 miliar (13%).

Sumber : Bhirawa – 2 November 2011

Artikel Terkait

• APBN Akhirnya Alokasikan Rp 15 Miliar untuk JLS
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar
• Reses dan Artikulasi Kepentingan Masyarakat

Kekhawatiran Gubernur Jatim, Soekarwo tidak dapat menyelesaikan proyek Jalan Lintas Selatan (JLS)  sesuai jadwal pada tahun 2014 sedikit bisa terobati. Ini setelah pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lewat APBN sebesar Rp 115 miliar pada tahun 2012, atau ada kenaikan sekitar Rp 35 miliar dari tahun 2011 yang hanya Rp 82 miliar. Sementara APBD Jatim sendiri pada tahun 2012 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 51 miliar untuk pembangunan jembatan di lima lokasi di Jatim, diantaranya Kaligede Tulungagung, Gayam ‘Blitar dan Sananrejo Jember.

Pakde Karwo—sapaan Gubernur Soekarwo menegaskan dari dana APBN tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastuktur dari Glongong, Njethak, Kalikucur, Sendang Biru, jembatan Domas hingga Balekambang. Pakde optimis bisa menyelesaikan proyek JLS yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi pada tahun 2012. Apalagi Pemprov Jatim mendapatkan dana dari Kementrian Keuangan berupa Loan (Pinjaman Lunak, red) sebesar 30 persen : 70 persen dari total Rp 124 miliar.
“Yang pasti pusat sudah mengalokasikan anggarannya lewat APBN sebesar Rp 115 miliar pada tahun 2012 untuk penyelesaian JLS. Dengan begitu ada kekurangan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar untuk penyelesaian program JLS. Kami berharap anggaran dari APBN dan Loan dapat menyelesaikan program JLS tepat waktu yaitu 2014,”tegas Pakde Karwo di sela rapat paripurna dengan agenda pengesahan Raperda Gizi dan Pengelolaan Air Bawah Tanah, Senin (14/11).
Mantan Sekdaprov Jatim ini berencana mengumpulkan para anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim pada Desember 2011 mendatang. Pertemuan ini penting sebagai upaya permintaan dukungan Pemprov Jatim agar JLS segera terealisasi sebagai upaya untuk meminimalisir disparitas wilayah yang terakhirnya bisa membuat angka kemiskinan meningkat.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Maimun menyambut positif bantuan anggaran dari pusat melalui APBN 2012. Diharapkan dengan intervensi pemerintah pusat ini dapat mempercepat komitmen antara gubernur dan DPR RI dalam penyelesaian proyek JLS yang diharapkan selesai pada tahun 2014. Dengan begitu kedepannya tidak ada lagi disparitas wilayah yang cukup tinggi antara wilayah selatan dan utara Jatim. “Kami di dewan akan terus mendorong agar proyek JLS tepat waktu. Apalagi sejak awal kesepakatan pembangunan JLS untuk menekan angka disparitas wilayah akibat minimnya anggaran infrastruktur yang ada di APBD Jatim,”ungkap politisi asal F-PAN Jatim yang dihubungi lewat telepon genggamnya.

Anggota Komisi D DPRD Jatim yang lain, Irwan Setiawan menegaskan saat ini Pemprov Jatim berupaya agar JLS selesai pada tahun 2014. Karenanya, pada RAPBD 2012 alokasi anggaran untuk pembangunan jalan baru milai Pacitan hingga Banyuwangi terus mengalami peningkatan.
Jika sebelumnya jalan yang memiliki panjang total 618,80 km pada tahun 2009 mendapat alokasi sebesar Rp 36 miliar, 2010 sekitar Rp 29 miliar, 2011 sebesar 40,3 miliar, maka pada 2012 ber-tambah menjadi Rp 51 miliar.

“Kami berharap pemerintah pusat serius untuk menangani JLS. Mengingat Pemprov Jatim bersama pemerintah kab/kota telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar,” tegas politisi asal PKS. Ditambahkannya, jika penyelesaian pembangunan JLS total menyedot anggaran sebesar Rp 7,7 triliun. Taksiran angka ini bukan tidak mungkin akan mem-bengkak jika tidak segera dilakukan penanganan serius.

Sementara tujuan dibangunnya JLS itu sendiri untuk meminimalisir kesenjangan antara kawasan utara dan selatan, mengoptimalkan objek wisata serta memaksimalkan areal pertambangan yang tersebar di wilayah selatan. “Namun hingga saat ini. terkendala dengan terbatasnya biaya dan belum keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan yang direncanakan seluas 274,44 km atau 685,66 ha,”paparnya.
Sedang capaian JLS, tegas Irwan hingga tahun 2010 sesuai laporan Dinas PU Bina Marga, pembangunan jalan aspal 72,16 km (12 persen), pembangunan jembatan sepanjang 1.899,20 meter (30%) dengan total anggaran sekitar Rp 965,17 miliar (13%).

Sumber : Bhirawa – 15 September 2012

Artikel Terkait

• Pusat Diminta Serius Tangani JLS
• Terkait Proyek JLS : Perlu Dihindari Melonjaknya Biaya Infrastruktur
• Jalur Lintas Selatan Kini Banyak Ditumbuhi Semak Belukar
• PKS: “Infrastruktur Rusak Picu Kesenjangan” (dalam LPKJ Gubernur)
• JLS Digerojok APBN Rp 115 Miliar