Headline

Dewan Sesalkan Berbelitnya Proses Ganti Rugi Korban Lapindo; Munculnya Tiga Perpres Tak Selesaikan Masalah

DPRD Jatim, Bhirawa Masih berbelitnya proses ganti rugi masyarakat diluar peta terdampak dan masih terhambatnya pembangunan infrastruktur pengganti akibat luapan lumpur lapindo disesalkan oleh Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan. Padahal, luapan lumpur ini telah menenggelamkan 640 Ha berupa sawah dan pemukiman serta infrastruktur vital berupa jalan tol, pipa gas, jaringan SUTET (Saluran...

read more

Dewan Rekom Kadaop VIII Dicopot

KASUS mangkraknya pembangunan proyek flyover Pasar Kembang Surabaya senilai Rp 122 miliar, berbuntut. Komisi D DPRD Jatim akan merekomendasikan kepada Menteri BUMN mencopot kepala Daop VIII PT KA. “Kepala DAOP VIII pantas dicopot. Kita akan rekom untuk dicopot,” tegas anggota Komisi D DPRD Jatim Malik Efendy, kemarin (26/9). Dijelaskan, mangkraknya proyek fly over tersebut akibat sikap keras...

read more

DPRD Minta Dana Kecelakaan Ditambah

Kalangan DPRD Jatim meminta Dinas Perhubungan (Dishub) mematangkan skema yang akan diterapkan untuk meminimalisasi kecelakaan lalu lintas di Jatim. “Kami meminta Dishub membuat skema detail semua kajian lapangan yang matang. Soal anggaran, DPRD akan mendorong adanya penambahan melalui P-APBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja), yang sekarang sedang proses pembahasan”, jelas Irwan...

read more

Minimnya Anggaran, Timbulkan Banyak Kecelakaan

Meski, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran senilai Rp14,5 miliar untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas, ternyata untuk pemasangan marka jalan hanya dialokasikan Rp700 juta. Tak ayal dengan minimnya anggaran tersebut, membuat angka kecelakaan setiap tahunnya sangat tinggi. Anggota Komisi D DPRD Jatim, Irwan Setiawan mengungkapkan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas...

read more

Dewan Pertanyakan Pengurangan Anggaran di PU Pengairan

Terkait Maraknya Bencana Kekeringan DPRD Jatim, Bhirawa Ditengah bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah Jatim, ternyata tidak diimbangi dengan penambahan alokasi anggaran terhadap Dinas PU Pengairan. Sebaliknya, dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2011 yang kini dibahas di dewan,  justru dinas tersebut mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp 3 miliar. Tentu saja kondisi ini membuat dewan...

read more
Page 1 of 22123451020...Last »